PERTEMUAN Kepala Staf Presiden Moeldoko dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pagi tadi, Selasa (14/1) dapat dimaknai keseriusan pemerintah memberantas mafia migas. Menurutnya pemerintahan Joko Widodo saat ini benar-benar serius terkait masalah tersebut.
"Diawali Pak Jokowi marah-marah kepada oknum yang senang impor bahkan akan menggigit gitu ya. Kemudian juga Jokowi memerintahkan Kabareskrim untuk mengawal pembangunan kilang. Kemudian juga itu tadi saya kira pengangkatan Ahok juga dimaksukan untuk memberantas mafia migas di Pertamina," kata dia (14/1).
Fahmy juga mengungkapkan keyakinannya bahwa mafia migas itu benar-benar ada mulai dari insatansi terkait hingga di perusahaan-perusahaan terkait juga. Para mafia migas, lanjutnya memanfaatkan dua kelemahan.
"Mafia migas tadi bekerja dengan memanfaatka kelmahan yang ada. Yang pertama kelemahan pengambilan keputusan. Yang itu bisa disuap, biaa dikendalikan baik di pemerintah, bisa juga di pertamina," ungkapnya.
"Kedua memanfaatkan tata kelola. Tata kelola yang tidak transparan atau dibuat tidak transparan itu bisa dengan mudah dimanfaatkan mafia migas tadi. Bisa dimaninpulasi tadi," lanjutnya.
Untuk mengatasi hal itu, Fahmy menambahkan, pemerintah perlu bekerja ekstra. Pemimpin atau pun pengambil keputusan haruslah orang-orang yang punya integritas. Di samping itu juga perlu adanya perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan yang terlibat seperti Pertamina, karena menurutnya mafia migas di perusahaan atau pun instansi pemerintah berhubungan dengan mafia migas di luar yang lebih luas lagi.
"Yag ada didalam itu berhububgan dengan mafia-mafia juga yang ada di luar. Nah seperti itu secara sistemik," katanya.
Dengan upaya serius mulai dari pejabat yang berintegritas hingga tata kelola perusahaan yang transparan, dia yakin bahwa mafia migas bisa diberantas. Ruang gerak para mafia tersebut bisa dikunci agar negara tidak terus menerus merugi.(OL-8)
