Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perindustrian (Menpern) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui Indonesia masih harus melakukan impor garam dan gula.
Hal ini disebabkan kebutuhan industri terhadap komoditas garam dan gula sebagai bahan baku sangat tinggi. Untuk itu, menurut Agus mengimpor bahan baku ini merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak mematikan industri.
“Impor garam itu mau tidak mau harus dilakukan. Garam itu salah satu komoditas yang harus diimpor mau tidak mau. Termasuk dengan komoditas lainnya, gula. Karena kebutuhan industri terhadap komoditas itu sebagai bahan baku itu nyata,” ujarnya kepada wartawan di Gedung, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (13/1).
Agus mengatakan selama ini, industri di Tanah Air masih bergantung pada garam impor lantaran produksi garam dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan industri. Ia menyebutkan ladang garam di Indonesia saat ini masih sedikit. Selain itu, industri menginginkan garam dengan kandungan natrium klorida (NaCl) mencapai 98%-99% yang belum terpenuhi oleh produksi garam dalam negeri.
Pemerintah sendiri menurut Agus memiliki kesadaran dan political will yang mengupayakan agar Indonesia tidak perlu melakukan impor garam dan gula.
Upaya yang dilakukan pun dengan menerapkan pengurangan industri dalam menggunakan garam dan gula impor. Selain itu, dengan membuat produksi garam dalam negeri diperbaiki teknisnya.
“Apabila garam itu bisa kemudian sesuai dengan keinginan industri dengan NaCl harus minimal sekitar 98% atau 99%. Itu requirement dari pihak industri. Setelah kami pelajari dengan luas lahan yang 1.000 hektare minimal itu dengan kemudian ada cara-cara untuk menghitung kimiawinya itu akan menghasilkan garam-garam yang kadar dari NaCl-nya 98% hingga 99%,” paparnya.
Apabila garam tersebut sudah bisa memenuhi permintaan pasar, nantinya hasil produksi garam tersebut bisa diserap oleh industri. Dengan begitu Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Meski begitu, hal di atas masih diupayakan oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga selama pasokan garam dan gula untuk industri masih memiliki syarat guna yang tinggi terhadap produk-produknya maka pemerintah terpaksa masih harus melakukan impor komoditas bahan baku tersebut.
“Tapi selama pasokan garam dan gula untuk industri yang mempunyai requirement yang sangat tinggi terhadap produk-produknya mau gak mau terpaksa harus kita impor. Karena kita tidak mau mematikan industri itu sendiri hanya disebabkan tidak mempunya bahan baku,” tandasnya. (Hld/OL-09)
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyatakan terus mencermati perkembangan eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Kemenperin kini dicopot setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent atau POME
Melalui PractiWork, mahasiswa tidak hanya dinilai dari sisi akademik, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, karakteristik kepribadian, hingga minat dan preferensi kerja.
Industri makanan dan minuman Indonesia tumbuh 6,4% pada Triwulan III 2025. Namun, konsumsi susu nasional masih rendah dan ketergantungan impor bahan baku jadi tantangan utama.
PENGUATAN pendidikan vokasi merupakan strategi utama dalam membangun industri nasional yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi menjadi tulang punggung industri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved