Pemerintah Fokus Integrasikan Transportasi Umum

PEMERINTAH terus fokus menciptakan sistem tranportasi publik terpadu atau yang saling terintegrasi. Bertempat di Kantor Kementerian BUMN RI, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT KAI.

“Arahan presiden adalah untuk membentuk perusahaan yang melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Alhamdulillah arahan tersebut dapat terealisasikan hari ini dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT KAI Persero dan PT MRT Jakarta Perseroda,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya, di Jakarta, Jumat (10/1).

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda William Sabandar serta Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kesepakatan ini memastikan proses peningkatan layanan transportasi publik bisa berjalan dengan baik.

"Angkutan massal itu kan saling kolaborasi antara MRT, LRT, kereta listrik hingga Personal Rapid Transit (PRT)," ujar Budi.

Budi melanjutkan, dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah bisa lebih leluasa untuk menata stasiun-stasiun transportasi umum yang berorientasi pada transit oriented development (TOD). Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pemerintah juga memastikan akan memberikan subsidi bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum.

"Oleh karenanya integrasi ini akan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Kan saat ini baru 25% masyarakat yang menggunakan transportasi massal. Kita mau 60% ya. Caranya transportasi massal bagus dan antarmoda bagus," ungkapnya.

Baca juga: Turis Asing Mulai Pilih Transportasi Kereta Saat di Indonesia

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan akan akan membentuk PT Moda Tranportasi Jabodetabek yang khusus mengelola 72 stasiun Kereta Comutter Indonesia (KCI) dan bandara. DKI akan memiliki saham sebesar 51%.

"Nanti DKI dengan Trans-Jakarta yang memiliki Jak Lingko ini akan menjadi satu. Semua transportasi darat di 4 stasiun ini akan diintegrasikan. Stasiun mengalami penyesuaian dan nanti diperhitungkan dari efek kendaraan umumnya di 4 stasiun kita akan saksikan wujud dari integrasi ini," papar Anies.

Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan perusahaan ojek daring dan juga taksi untuk bisa semakin menata rapi lalu lintas kepadatan di sekitar stasiun-stasiun yang sudah saling terintegrasi. Anies mengatakan transportasi pengumpan di sekitar area stasiun yang telah terintegrasi akan dikelola oleh PT Transportasi Jabodetabek di bawah kendali Pemprov DKI.

"Saya garis bawahi kenapa DKI yang jadi pengendali karena yang mengelola tata ruang itu yang mengelola tata transportasi, kalau tidak singkron itu yang jadi masalah," ungkapnya.(OL-5)