Dari 127 BUMN, Cuma 15 BUMN Raup Keuntungan

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan dari 127 perusahaan BUMN, hanya 15 BUMN yang memenuhi target penerimaan negara. Dari total profit penerimaan negara sebanyak Rp210 triliun, 73 persen di antaranya berasal dari kontribusi 15 BUMN dari total 127 perusahaan.

"Berarti yang 15 ini harus benar-benar dijaga. Bukan berarti yang lain tidak dijaga, tapi kan hidup perlu prioritas. Kalau tadi 27 persen dibagi oleh 127 perusahaan kan rata-ratanya cuma berapa. Berarti prioritasnya di situ," kata Erick di di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).

Kendati demikian Erick menuturkan bahwa pemerintah tetap akan melakukan evaluasi terhadap 15 BUMN yang memiliki kinerja positif. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan kualitas kinerja dari perusahaan pelat merah.

"Sekarang review lagi supaya kualitas lebih tinggi. Hasilnya kalau 15 besar ada TPA supaya menteri terkait dan pak presiden bisa punya privilege. Tapi yang usulin tetap saya berdasarkan assesment dan nama-nama yang diajukan," ungkapnya.

Erick sebetulnya berharap sebaiknya tidak perlu ada pergantian direksi di perusahaan BUMN yang ia bawahi. Hal tersebut untuk menjamin kestabilan kinerja perusahaan itu sendiri.

"Mana ada kestabilan kalau kepemimpinannya gonta-ganti tiap 5 tahun, kalau bisa selesai. Kalau tidak selesai, berarti ada catatan apa karena KPI tidak sampai target, atau secara operasional salahi GCG, misal window dressing laporan keuangan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu Erick Thohir mengancam akan melakukan perombakan besar-besaran, apabila ditemukan adanya direksi maupun petinggi BUMN yang memoles laporan keuangan menjadi lebih bagus. Padahal fakta di lapangan sebaliknya.

Menurut Erick, laporan keuangan yang tidak sesuai akan membuat keuangan perusahaan milik negara menjadi tidak sehat. Apalagi laporan tersebut hanya berorientasi pada pencairan bonus.

"Itu bisa masuk tindakan kriminal apalagi window dressing ini terlihat seolah-olah untung, tapi pada faktanya tidak ada uang cashnya. Dan hanya ada untuk bagi-bagi buat gaji bonus saja," tuturnya.

baca juga: KKP akan Kembangkan Perikanan Budidaya di Kabupaten Mempawah

Erick juga tidak akan segan untuk mengganti direksi BUMN yang membuka keran investasi dengan cara penerbitan surat utang baru tanpa melalui mekanisme perbankan sebagaimana mestinya. Penerbitan surat utang tersebut biasanya disuntik oleh perusahaan fiktif untuk membuat proyek-proyek tertentu. (OL-3)