Ekonomi Domestik Terdampak dari Bencana Banjir di Jabodetabek

PENGAMAT ekonomi senior Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan banjir yang dua hari ini menimpa wilayah Jakarta dan sekitarnya berdampak pada terganggunya ekonomi domestik.

Dampak ekonomi ini terutama terasa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek). Bencana banjir juga turut berdampak pada ekonomi nasional secara tidak langsung.
 
“Banjir ini dampak ekonominya yang terkena langsung adalah Jabodetabek. Tapi yang terkena dampak bisa secara nasional. Barang-barang yang terhambat pengirimannya bisa di mana-mana,” ujar Piter kepada Media Indonesia, Kamis (2/1).

Piter menjelaskan semua sektor ekonomi terdampak oleh adanya peristiwa banjir ini. Adapun untuk sektor yang paling terganggu aktivitasnya adalah sektor-sektor yang proses produksinya terkena langsung oleh banjir. Termasuk di dalamnya sektor ritel yang terpaksa tidak bisa beroperasi selama banjir terjadi ini. Bahkan outlet-nya mengalami kerusakan akibat banjir.

Baca juga:  Presiden Minta Kota Lama Semarang Diisi Kegiatan Ekonomi Kreatif

Sementara itu, bentuk kerugian yang diakibatkan banjir bagi pelaku usaha sangat beragam. Sebut saja untuk perusahaan yang pabriknya kebanjiran berpotensi memunculkan kerugian berupa bahan baku dan kerusakan pada produk-produknya. Pengusaha ini pun mengalami kerugian berupa waktu, karena tidak bisa melakukan kegiatan produksi sementara biaya-biaya produksi tetap jalan.

“Produksi juga bisa terhenti karena listrik yang dimatikan PLN karena banjir ini. Mereka juga mungkin tidak bisa mengirim barang karena akses jalan tertutup,” papar Piter.

Adapun untuk perusahaan yang pabriknya tidak terkena langsung air banjir tetap mengalami kerugian. Di antaranya karena adanya sejumlah pegawai yang tidak masuk ke kantor karena akses menuju kantor terbatas. Implikasinya kekurangan pegawai yang masuk ke pabrik sehingga perusahaan tidak optimal dalam melakukan produksi. 

Menurut Piter, dalam mengantisipasi curah hujan tinggi yang diperkirakan masih akan berlanjut ini dengan meminimalkan kerugian. Pasalnya bencana banjir ini membuat pemerintah dan pelaku usaha tidak bisa banyak melakukan penyelesaian dalam jangka waktu pendek. Pelaku usaha diminta untuk tetap mengusahakan agar proses produksi, penjualan dan pengiriman tetap bisa dilakukan di tengah cuaca yang ekstrem ini.

“Pemerintah harus memahami hal ini dengan membantu infrastruktur yang dibutuhkan oleh dunia usaha,” sarannya.

Contoh pemahaman pemerintah dengan memberikan bantuan saat kondisi perusahaan yang terganggu karena tidak bisa mengirimkan barang disebabkan jalan tol terhambat genangan air bah. Dengan begitu pemerintah bisa mengupayakan solusi dalam mengatasi banjir di jalur-jalur yang menjadi akses dari dan ke pelabuhan atau bandara.(OL-5)