Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengingatkan kepada masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat agar dapat mempergunakan sertifikat tersebut sebaik mungkin. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman untuk kredit konsumtif.
“Jadi jangan untuk beli telepon seluler, sepeda motor, atau mobil baru, atau bangun rumah dulu. Saya khawatir nanti pinjamannya tidak akan kembali, akhirnya sertifikat dilelang bank. Sertifikat ini diberikan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan bukan kemudian membuat masyarakat kehilangan tanahnya atau terjerat dalam hutang,” tegas Sofyan dalam penyerahan 3000 sertifikat di Kampar, Riau, Kamis (26/12).
Menurut Sofyan, seharusnya yang dikembangkan masyarakat adalah kesadaran menabung yang kemudian dipergunakan untuk pembiayaan sektor produktif. Misalnya untuk sawit tabungan tersebut dapat digunakan untuk peremajaan sawit dan penggunaan teknologi terkini sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.
“Jadi jangan begitu dapat sertifikat kemudian harganya mahal kemudian dijual. Itu bukan tujuan pemerintah. Pemerintah ingin memberikan sertifikat agar masyarakat memiliki kepastian hukum,” jelas Sofyan.
Sofyan menerangkan sejak 2017 pihaknya sudah mengeluarkan 5,3 juta sertifikat termasuk pendaftaran, dan di 2018 mengeluarkan 9,4 juta sertifikat. Pada tahun ini diharapkan pihaknya dapat mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 11 juta bidang.
Jika mengacu kepada target 2025 untuk tahun depan dan selanjutnya Kementerian ATR harus menerbitkan setidaknya 12 juta sertifikat setiap tahunnya. “Untuk Riau masih ada 60% tanah yang belum terdaftar. Kalau kita ingin mencapai target nasional maka setiap tahun harus mendaftarkan dari sini sebanyak 400 ribu bidang,” tuturnya. (Dro/E-3)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved