Defisit APBN Diupayakan Menipis di Akhir Tahun

HINGGA akhir November, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) meningkat menjadi Rp368 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka itu melonjak jika dibandingkan dengan defisit Oktober 2019 yang tercatat Rp289,1 triliun atau 1,8% terhadap PDB.

Hal demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, kemarin.

"Meskipun demikian, defisit menurun pada akhir tahun karena hingga 13 Desember 2019 Kemenkeu mencatat defisit 2,21% terhadap PDB. Ini disebabkan naiknya penerimaan pajak dan optimalisasi belanja," kata Sri Mulyani.

Di bagian lain keterangannya, Menkeu memaparkan pendapatan negara hingga November mencapai Rp1.677,11 triliun atau 77,46% dari target APBN sebesar Rp2.165,1 triliun. Pendapatan berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.312,40 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp362,77 triliun, dan hibah Rp1,95 triliun.

"Pertumbuhan pada triwulan ketiga sempat tertekan, tetapi penerimaan pajak rebound kembali meningkat pada Oktober dan November," lanjut Menkeu.

Sementara itu, belanja negara hingga akhir November tercatat Rp2.046,0 triliun atau 83,1% dari target APBN sebesar Rp2.461,1 triliun. Realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.293,2 triliun atau 79,1% dari target APBN sebesar Rp1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp752,8 triliun atau 91,1% dari target APBN Rp826,8 triliun.

"Belanja meningkat karena didukung penyaluran transfer ke daerah yang juga meningkat," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat kembali positif pada 2020 seiring membaiknya beberapa jenis pajak yang mulai tumbuh positif.

Salah satu komponen yang menunjukkan perbaikan ialah pajak penghasilan (PPh) 21, yakni tumbuh 10,42% pada Oktober dan 19,60% hingga November.

Peningkatan pertumbuhan pada November dapat dilihat di sektor industri pengolahan, yaitu 7,84%, perdagangan 15,71%, serta jasa keuangan dan asuransi 25,42%.

E-commerce

Dalam menanggapi hal itu, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menilai kenaikan defisit APBN pada November menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengelola penerimaan perpajakan.

"Penerimaan perlu digenjot. Selain penerimaan, pemerintah juga harus mengatasi pengeluaran. Kalau pengeluaran tetap, juga harus ada berbagai hal yang bisa diatasi. Contohnya, dana transfer ke daerah itu banyak ternyata tidak digunakan atau mengendap di bank," ungkap Yose.

Menurut Yose, salah satu yang bisa dipertimbangkan pemerintah ialah memperbaiki tata ke lola pajak di ranah e-commerce.

"Sebenarnya teknologi yang baru saat ini yang mengubah cara kita bertransaksi itu berpengaruh ke perpajakan. Contohnya e-commerce. Banyak e-commerce tidak membayar PPN. Jadi, konsumsi kita mungkin masih kuat, tetapi PPN itu turun karena memang belum ada mekanisme untuk mengutip PPN dari e-commerce," jelas Yose.

Ke depan, Kemenkeu memiliki tanggung jawab lebih banyak dalam penerimaan. "Pengeluaran perlu juga mereka pikirkan agar lebih efisien dan efektif." (Ifa/Ant/X-3)