Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebut swasta sebagai penggerak utama roda ekonomi nasional dan daerah.
Maka tak boleh lagi ada daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mempersulit investasi sektor swasta.
"Ekonomi biaya tinggi di sektor perizinan harus dihilangkan. Tingkatkan kemudahan berusaha. Jika swasta sehat, maka daerah atau kota tersebut ekonominya pasti juga sehat. Pemerintah hanyalah pemberi stimulus melalui APBD dan kebijakan,” ujar Ketua DPD itu. Kadin Kota Surabaya periode 2019-2024 dipimpin oleh M. Ali Affand.
La Nyalla mengatakan, kolaborasi yang harmonis antara swasta sebagai pelaku ekonomi dan pemerintah kota sebagai pemangku kebijakan, akan membuat Surabaya lebih siap menghadapi tantangan perlambatan ekonomi yang diprediksi terjadi pada beberapa tahun ke depan.
Upaya memberi perhatian kepada sektor swasta, sambung dia, juga selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menginginkan swasta berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi nasional.
“Kolaborasi pemerintah daerah dan swasta itu wajib, karena APBD itu porsinya hanya 5-10 persen PDRB. Artinya, swasta jauh lebih berperan menggerakkan ekonomi. Makanya jangan ada lagi daerah yang alergi kepada swasta, tidak boleh alergi kepada dunia usaha,” jelas La Nyalla.
La Nyalla pun menyindir Wali kota Surabaya Tri Rismaharini yang jarang menghadiri acara-acara dunia usaha termasuk pelantikan Kadin Surabaya.
"Padahal menjalin sinergi dengan kalangan dunia usaha, khususnya Kadin, sangat penting. Apalagi Kadin Surabaya sekarang banyak diisi oleh pengusaha-pengusaha muda. Kalangan legislatif perlu memberi saran ke Bu Risma terkait hal ini, tolong Pak Adi (Adi Sutarwiyono, Ketua DPRD Surabaya, yang hadir) diingatkan Wali kota Surabaya ya,” ujarnya.
Ke depan, ia menyarankan Pemkot Surabaya perlu memberi perhatian dan fasilitasi yang maksimal kepada dunia usaha dan dunia industri, terutama pelaku ekonomi kelas menengah ke bawah, untuk bersama menghadapi tantangan ekonomi ke depan. (OL-8)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved