Aturan Turunan E-Commerce Segera Dirumuskan

SEIRING perkembangan e-commerce, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mencakup kepastian berusaha, perlakuan seimbang antarpelaku usaha, hingga perlindungan konsumen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“PP Nomor 80 Tahun 2019 sebagai payung hukum yang tujuan utamanya melindungi konsumen dan pelaku usaha,” ujar Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, dalam Forum E-Commerce Indonesia 2019 di Jakarta, pekan lalu.

Salah satu poin yang diatur dalam PP tersebut, yaitu kewajiban pelaku usaha memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Ketentuan itu bertujuan menghindari diskriminasi antara pelaku usaha konvensional dan daring serta domestik dan luar negeri.

Mekanisme perizinan berusaha akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri perdagangan yang dipastikan tidak memberatkan pelaku usaha. Dalam 1-2 minggu, Kementerian Perdagangan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk merumuskan aturan turunan yang tepat.

“Pada dasarnya mekanisme ini akan dipermudah, baik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), maupun usaha besar. Perizinannya juga berbasis online yang dapat diakses lewat sistem online single submission,” papar Agus. Tidak ada pungutan biaya dalam pendaftaran perizinan berbasis daring.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto menuturkan, pihaknya juga menyasar pelaku usaha di ranah media sosial. Pasalnya, banyak yang belum memiliki badan hukum.

“Kami ingin menjaring pe­dagang di media sosial yang cukup banyak. Apalagi, mereka yang belum berbadan hukum. UKM cukup daftar online dengan KTP. Marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya wajib mendaftar ulang,” jelas Suhanto.

Pihaknya tengah membuat penyatuan Pusat Logistik Berikat sektor e-commerce. Dalam hal ini, pemerintah ber­upaya mengawasi eksosistem e-commerce dan memberikan kepastian hukum.

Catatan

Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengamini pihaknya telah bertemu tim Kemendag untuk membahas aturan turunan. Asosiasi memberikan catatan pada beberapa isu.

“Jadi begini, harus jelas dulu intensi pendaftaran seperti apa. Bila intensinya untuk perlindungan konsumen, kita diskusikan dulu apakah ini cara yang tepat. Kalaupun iya, bagaimana melakukannya?” tutur Ignatius.

Isu lainnya, yakni potensi risiko kekhawatiran dari pelaku usaha. Soalnya, persepsi yang berkembang pada pelaku usaha kecil ialah bahwa per­izinan akan memberatkan.

“Kalau memang sudah ada kepastian bahwa ketentuan ini mudah dan bukan hanya mengejar pajak, harusnya berdampak positif,” imbuh dia.

Ignatius juga menyoroti aturan domain dari dot menjadi id akan berlaku surut atau tidak. Kalau berlaku surut, hal tersebut dapat mengenai banyak platform. “Ketika berubah menjadi id akan banyak pengaturan di Google dan biayanya sangat tinggi. Hal itu harus dipikirkan,” urai Ignatius. (S-3)