Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta proyek-proyek infrastruktur di Indonesia tak hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Kepala negara meninginkan, perusahaan swasta dan juga pengusaha lokal kecil menengah diberi ruang untuk pengerjaan infrastruktur.
"Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi. Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi implementasi program infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurutnya, dilibatkannya perusahaan swasta dan pengusaha lokal akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. “Saya yakin semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur kita," tegas Jokowi.
Baca juga: Kajian Teknis dan Ekonomis Proyek LRT Minim
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi yang dilalui. Presiden juga menginstruksikan agar pembangunan dan modernisasi transportasi massal seperti moda raya terpadu serta lintas rel terpadu yang mendorong peradaban baru bagi masyarakat utamanya di perkotaan untuk terus dilanjutkan.
Hal itu bertujuan agar sistem transportasi perkotaan akan semakin efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi atau fasilitas publik lainnya dengan lebih baik.
"Kita akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massa seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat terutama di kota-kota besar agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh," ucapnya. (OL-4)
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved