KPK Siap Bantu Bea Cukai Usut Kasus Penyelundupan di Garuda

KEMENTERIAN Badan Usaha Milil Negara (BUMN) tidak akan menyerahkan perkara eks Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan pihaknya siap membantu.

"Bisa kita superviai bila ada masalah dalam penindakannya," ujar Saut, Jumat (6/12).

Saut mengamini pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga soal penanganan kasus di Bea Cukai. Pihaknya tidak keberatan membantu jika ada hambatan menangani kasus tersebut.

"Yang sudah ditangani aparat penegak hukum lainnya, kita tidak bisa masuk," kata dia.

Lebih lanjut, Saut tidak ingin berspekulasi soal potensi graritifikasi dalam kasus ini. Menurutnya, definisi pemberian terhadap penyelenggara negara sudah jelas. Misalnya tenggat waktu pelaporan selama 30 hari sejak gratifikasi diterima.

Baca juga: DPR Percayakan Penunjukan PLT Dirut Garuda pada Erick Thohir

Dalam kasus penyelundupan ini, kategori barang pemberian dianggap Saut, masih belum bisa ditetapkan. Sebab sebelum diterima eks Dirut Garuda, barang tersebut sudah diproses hukum Bea Cukai.

"Jadi ini bukan gratifikasi saya kira," kata Saut.

Pun dia juga tidak mau berspekulasi tentang kemiripan kasus ini dengan dugaan suap eks Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar. Diketahui, Emirsyah menerima aliran dana suap dengan total nilai Rp100 miliar.

"Belum ketahuan," kata Saut.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerahkan kasus penyelundupan Harley Davidson yang melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara, kepada Bea Cukai. Kasus itu tidak akan dilempar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tunggu saja pidana, kita tunggu saja proses kerja dari Bea Cukai," kata staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, di Kantor KPK, Kamis (5/12). (OL-2)