Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkuat sinergisitas pengembangan infrastruktur pertanian.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU-Pera yang dilaksanakan di kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Selasa (3/12).
"Pertemuan ini adalah bukti dan komitmen Kementerian PUPR dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," kata Basuki.
Ruang lingkup pengembangan yang akan dilakukan meliputi sistem irigasi dan lahan pertanian terutama untuk komoditas padi. Kerja sama juga diterapkan dalam hal operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana.
"Kami juga akan melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi hasil penelitian, pengembangan serta pemanfaatan produk pertanian sebagai bahan baku konstruksi, seperti penggunaan karet alam sebagai campuran aspal," ujar Basuki.
Kementan dan Kementrian PUPR, menurut Basuki, harus direkatkan dan seiring sejalan. Pasalnya, sebagian besar urusan pertanian berkaitan dengan air yang perlu ditunjang dengan infrastruktur yang optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Syahrul menyampaikan bahwa kerja sama itu menjadi kunci dalam menyelesaikan tugas-tugas besar.
Dia berkomitmen untuk bersinergi dan melakukan diplomasi dengan seluruh mitra kerja yang mempunyai peran penting dalam sektor pertanian termasuk tata kelola air. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi modern pada pertanian di Indonesia sudah menjadi keharusan.
"Kerja sama ini adalah salah satu bentuk konsolidasi teknokratik. Tidak mungkin Kementan bekerja sendiri untuk memenuhi pangan 267 jiwa rakyat Indonesia. Kerja sama ini jangan dibatasi hal-hal teknis. Kita mulai inisiasi ke ranah sistem, manajemen dan rekayasa teknologi," kata Syahrul.
Pada akhirnya, Syahrul optimistis kolaborasi dengan Kementrian PU-Pera bisa mendongkrak produktivitas hasil pertanian di dalam negeri sehingga target peningkaan ekspor produk agrikuktur bisa segera tercapai.
"Kami akan fokus meningkatkan produksi pangan di tujuh sampai sepuluh provinsi. Provinsi-provinsi di luar itu kita arahkan sebagai penyangga. Pemerintah akan mulai berorientasi ke pasar global terutama untuk produk hortikultura. Tiongkok sangat menggemari buah-buahan dan bunga tropis kita," tandas politisi Partai NasDem ini. (OL-8)
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved