Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, Indonesia harus mwngurangi impor. Namun, dia mengungkapkan, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari impor dan tidak suka diganggu.
"Kenapa lama kita lakukan (substitusi impor), karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Saya tahu ada yang senang impor dan tidak mau diganggu, baik minyak maupun LPG," kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Jakarta, Kamis (28/11) malam.
Menurutnya, pihak-pihak yang senang impor terasebut telah menyebabkan defisit pada neraca perdagangan. Padahal, Indonesia ingin menjaga stanilitas ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan substitusi barang impor.
Pemerintah, lanjutnya saat ini sudah berusaha untuk mengurangi impor dengan meningkatkan substitusi impor.
Baca juga : Jokowi: Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Mayoritas G-20
Dengan melakukan inovasi seperti B20, B30 dan B50 diharapkan perlahan impor minyak akan terus berkurang dan pemanfaatan CPO pun meningkat. Hal itu juga untuk mengatasi masalah CPO nasional yang di-banned di Eropa.
"Kalau ada yang menggangu (pengembangan CPO), hati-hati pasti akan saya gigit orang itu," tambahnya.
Selain itu, Jokowi juga menambahkan potensi-potensi sumber daya Indonesia yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Menurutnya Indonesia mempunyai nikel yang bisa dijadikan bahan baku batu baterai sehingga mendukung pengembangan program kendaraan listrik.
"Padahal kalau diolah menjadi barang setengah jadi atau jadi akan meningkatkan nilai tambah luar biasa," tuturnya. (OL-7)
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved