Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, Indonesia harus mwngurangi impor. Namun, dia mengungkapkan, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari impor dan tidak suka diganggu.
"Kenapa lama kita lakukan (substitusi impor), karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Saya tahu ada yang senang impor dan tidak mau diganggu, baik minyak maupun LPG," kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Jakarta, Kamis (28/11) malam.
Menurutnya, pihak-pihak yang senang impor terasebut telah menyebabkan defisit pada neraca perdagangan. Padahal, Indonesia ingin menjaga stanilitas ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan substitusi barang impor.
Pemerintah, lanjutnya saat ini sudah berusaha untuk mengurangi impor dengan meningkatkan substitusi impor.
Baca juga : Jokowi: Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Mayoritas G-20
Dengan melakukan inovasi seperti B20, B30 dan B50 diharapkan perlahan impor minyak akan terus berkurang dan pemanfaatan CPO pun meningkat. Hal itu juga untuk mengatasi masalah CPO nasional yang di-banned di Eropa.
"Kalau ada yang menggangu (pengembangan CPO), hati-hati pasti akan saya gigit orang itu," tambahnya.
Selain itu, Jokowi juga menambahkan potensi-potensi sumber daya Indonesia yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Menurutnya Indonesia mempunyai nikel yang bisa dijadikan bahan baku batu baterai sehingga mendukung pengembangan program kendaraan listrik.
"Padahal kalau diolah menjadi barang setengah jadi atau jadi akan meningkatkan nilai tambah luar biasa," tuturnya. (OL-7)
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved