Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, Indonesia harus mwngurangi impor. Namun, dia mengungkapkan, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari impor dan tidak suka diganggu.
"Kenapa lama kita lakukan (substitusi impor), karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Saya tahu ada yang senang impor dan tidak mau diganggu, baik minyak maupun LPG," kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Jakarta, Kamis (28/11) malam.
Menurutnya, pihak-pihak yang senang impor terasebut telah menyebabkan defisit pada neraca perdagangan. Padahal, Indonesia ingin menjaga stanilitas ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan substitusi barang impor.
Pemerintah, lanjutnya saat ini sudah berusaha untuk mengurangi impor dengan meningkatkan substitusi impor.
Baca juga : Jokowi: Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Mayoritas G-20
Dengan melakukan inovasi seperti B20, B30 dan B50 diharapkan perlahan impor minyak akan terus berkurang dan pemanfaatan CPO pun meningkat. Hal itu juga untuk mengatasi masalah CPO nasional yang di-banned di Eropa.
"Kalau ada yang menggangu (pengembangan CPO), hati-hati pasti akan saya gigit orang itu," tambahnya.
Selain itu, Jokowi juga menambahkan potensi-potensi sumber daya Indonesia yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Menurutnya Indonesia mempunyai nikel yang bisa dijadikan bahan baku batu baterai sehingga mendukung pengembangan program kendaraan listrik.
"Padahal kalau diolah menjadi barang setengah jadi atau jadi akan meningkatkan nilai tambah luar biasa," tuturnya. (OL-7)
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved