MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan.
Pernyataan Budi Karya disampaikan di depan peserta dari 174 negara anggota International Maritime Organization (IMO) yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris, Selasa (26/11).
Dalam general statement di hadapan seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam sidang tersebut, Menhub Budi mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerja sama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia.
Menurut Budi , IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
“Kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” ujar Budi.
Untuk itulah, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.
“Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan rencana strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya,” ujar Budi.
“Ddalam upaya IMO mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi negara pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Lebih lanjut, Menhub Budi juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.
“Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects,” jelasnya.
Namun demikian, Menhub Budi beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia Maritim.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program,” katanya.
BPK sebagai external auditor IMO
Selain agenda pemilihan kembali Indonesia menjadi anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021, satu agenda yang menjadi kepentingan Indonesia pada Sidang Majelis IMO ke-31 adalah pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai External Auditor IMO Periode 2020-2023.
“Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO,” tukas Menhub Budi.
Budi menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki keyakinan untuk menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman bergengsi BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021. (RO/OL-09)
