Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan telepon seluler (ponsel) yang dibeli secara ilegal melalui pasar gelap masih akan bisa digunakan setelah regulasi tata kelola International Mobile Equipment Identity (IMEI) resmi berlaku pada 18 April 2020 mendatang.
"Ponsel ilegal yang sudah menyala saat ini tidak akan berdampak. Yang akan terdampak adalah ponsel ilegal yang diaktifkan setelah 18 April 2020," ujar Kepala Seksi Standar Kualitas Layanan Kemkominfo Dimas Yanuarsyah di Jakarta, Selasa (26/11).
Sekalipun diaktifkan di luar Indonesia, ponsel ilegal tetap tidak akan bisa beroperasi ketika masuk Tanah Air dan menggunakan kartu sim lokal.
Ia menjelaskan mekanisme pemblokiran telepon seluler dilakukan dengan mencocokkan nomor IMEI perangkat yang terhubung ke jaringan dengan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional.
Baca juga: Pemberlakuan IMEI Bisa Rugikan Masyarakat Awam
Apabila nomor IMEI tidak ditemukan dalam data tersebut, perangkat akan terblokir atau tidak mendapat akses layanan seluler.
"Jadi tidak usah takut, yang sudah pakai ponsel ilegal, masih bisa dipakai. Kalau mau ganti baru, beli yang legal," ucap Dimas.
Dengan diberantasnya ponsel ilegal, diharapkan pajak yang masuk ke negara melalui penjualan ponsel akan bertumbuh.
"Kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaga industri telekomunikasi. Adanya ponsel BM akan menimbulkan persaingan tidak sehat," tandasnya. (A-4)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved