Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MANTAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli disentil anggota DPR Charles Honoris gara-gara menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau BTP hanya "kelas Glodok" dan tidak layak menjadi petinggi BUMN.
"Kalimat RR (Rizal Ramli) bukan hanya tendensius, analoginya pun menurut saya dangkal sekali. Apa yang dimaksud dengan kelas Glodok?" tanya Charles di Jakarta, Selasa (19/11).
Bahkan, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pernyataan Rizal Ramli itu terkesan merendahkan warga Glodok, kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik.
Sebagai anggota DPR yang mewakili, salah satunya daerah Glodok, kata Charles, ia melihat warga Glodok sama mulianya dengan warga lain. Mau itu pedagang, karyawan, pekerja kasar, hingga pemuka agama pun banyak yang tinggal di Glodok.
Baca juga: Copot Deputi, Erick Ingin Birokrat Paham Masalah Korporasi
"Mungkin kontribusi mereka buat negara tidak kalah sama RR. Mungkin hanya lebih kencang RR saja teriaknya," sindir anggota Komisi I DPR itu.
Sebelumnya, menanggapi kabar penunjukan BTP sebagai komisaris utama Pertamina, Rizal Ramli menilai Presiden Jokowi hanya mencari masalah.
Selain pernah bermasalah dengan hukum, menurut Rizal Ramli, BTP tidak punya pengalaman korporasi.
Kalaupun Presiden Jokowi ingin keturunan Tionghoa menjadi pejabat BUMN, masih banyak eksekutif dari kalangan Tionghoa yang lebih baik, bukan kelas Glodok, kata Rizal. (OL-2)
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved