BUMN Tekstil Disiapkan, Pemerintah Bidik Kebangkitan Industri Pascapailit Sritex

PEMERINTAH bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil Asia Tenggara. Melalui pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus tekstil, negara ingin memastikan roda industri tetap berputar dan dampak sosial-ekonomi tidak meluas.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, meskipun Sritex telah dinyatakan pailit dan menghentikan operasional, aktivitas ekonomi yang selama ini menopang ribuan pekerja tidak boleh ikut mati. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan skema penyelamatan industri melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

“Yang ingin kita selamatkan adalah kegiatan ekonominya. Industri tekstil ini terlalu besar untuk dibiarkan runtuh begitu saja,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin (19/1).

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Penutupan Sritex berdampak langsung pada lebih dari 10 ribu tenaga kerja yang harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Selama ini, perusahaan tersebut menjadi tulang punggung produksi tekstil dan garmen, mulai dari seragam hingga pakaian ekspor yang dipasarkan ke berbagai negara.

Menurut Prasetyo, keberadaan industri sebesar Sritex bukan hanya soal korporasi, melainkan ekosistem ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, rantai pasok, dan pasar ekspor. Karena itu, pemerintah menilai perlu hadir melalui entitas baru yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diambil dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada 11 Januari 2026.

Baca juga : Danantara Berencana Dirikan BUMN Tekstil di Tengah Tekanan Industri

Airlangga menegaskan, pemerintah tidak berencana menghidupkan kembali perusahaan tekstil lama yang bermasalah, melainkan membangun entitas baru dengan fondasi bisnis yang lebih kuat dan modern. Industri tekstil dan garmen, menurutnya, akan menjadi garda depan dalam menghadapi tekanan global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat.

“BUMN baru akan dibentuk khusus tekstil. Bukan menghidupkan yang lama,” tegas Airlangga.

Pemerintah telah merampungkan studi awal dan akan melanjutkannya dengan penyusunan peta jalan penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Untuk menopang strategi tersebut, dana sebesar 6 miliar dolar AS disiapkan melalui BPI Danantara.

Pendanaan itu akan dialokasikan untuk pembelian barang modal, adopsi teknologi baru, hingga ekspansi ekspor. Targetnya ambisius: meningkatkan nilai ekspor tekstil nasional dari sekitar 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam kurun waktu 10 tahun, sekaligus memperdalam rantai nilai industri di dalam negeri.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap kejatuhan Sritex tidak menjadi simbol kemunduran industri tekstil nasional, melainkan titik balik menuju restrukturisasi dan penguatan sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia. (Z-10)