Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi Universitas Mataram, Firmansyah, mendukung penuh langkah Pertamina dalam menambah jumlah pasokan solar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bagi beberapa daerah, menurut Firmansyah, termasuk Mataram dan Lombok, penambahan pasokan tersebut bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat meningkat pada tahun ini.
“Tentu upaya Pertamina harus diapresiasi, karena pasokan tersebut sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” kata Firmansyah ketika dihubungi dari Jakarta hari ini.
Menurut Firmansyah, jaminan ketersediaan pasokan solar memang harus ada. Terlebih saat ini menjelang akhir tahun dimana aktivitas ekonomi mengalami peningkatan.
“Apalagi sekarang listrik di Lombok sedang pemadaman bergilir. Kalau pasokan solar ikut tidak lancar, bisa berdampak luar biasa. Makanya, langkah Pertamina ini sangat positif,” lanjut Firmansyah.
Ke depan, Firmansyah meminta agar edukasi mengenai penggunaan BBM dan LPG non penugasan, ditingkatkan. Jika tidak, maka akan tetap marak BBM penugasan yang dikonsumsi pihak yang tidak berhak.
“Misalnya, kendaraan dinas pakai BBM premium atau solar subsidi, itu kan masih ada dan harus dievaluasi. Ini penting agar subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh preman,” kata dia.
Pemberitaan mengenai panjangnya antrean BBM memang marak belakangan. Selain Mataram di NTB, antrean juga terjadi di berbagai wilayah. Di Jawa Timur misalnya, terjadi di Bojonegoro, Mojokerto dan Surabaya. Di Jawa Barat di Ciamis, dan di Kalimantan Timur antara lain terjadi di Kutai Timur dan Samarinda.
Untukk memastikan pemerataan penyaluran dan percepatan distribusi agar pelayanan ke masyarakat lebih optimal, Pertamina secara pro aktif menambah penyaluran sebesar 20% dari rata-rata harian. Penambahan dilakukan hanya untuk daerah-daerah tertentu saja, untuk mengantisipasi peningkatan permintaan solar subsidi menjelang akhir tahun. (Antara/OL-09
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved