Perlu Tingkatkan Produksi Sawit Nasional Tanpa Deforestasi

PRODUKTIVITAS sawit di Indonesia terus mendapat perhatian serius dari para pelaku bisnis di Tanah Air. Di era pemerintah periode kedua Presiden Jokowi, program B30 atau campuran antara 30% biodiesel dan 70% solar akan terapkan pada 2020.

Terkait hal tersebut, Kagama Virtual mengadakan diskusi dalam bentuk Kopdar dengan tema 'B30 mulai 2020, Tantangan Eskalasi Produktivitas Sawit Indonesia' di Jakarta, Rabu (13/11). Penggagas diskusi dan salah satu narasumber adalah Direktur Produksi PT Pupuk Kujang, Maryono.

Maryono mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mencanangkan Program Mandatori Biodiesel B30 mulai Januari 2020. Selain alasan penghematan anggaran pengadaan bahan bakar minyak (BBM) fosil, program tersebut juga menjadi solusi diberlakukannya atas pembatasan impor crude palm oil (CPO) oleh Uni Eropa terkait isu deforestasi.

“Masyarakat sawit Indonesia sempat terpukul oleh kebijakan pembatasan impor CPO oleh Uni Eropa tersebut, mengingat kontribusi terhadap pendapatan nasional yang mencapai Rp370 triliun atau sekitar 3% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbang dari produk sawit ini,” ujar Maryono.

Jika dibandingkan dengan negara produsen sawit yang lain seperti Malaysia, menurut Maryono, produktivitas sawit Indonesia masih sangat rendah.

Luas area perkebunan sawit Indonesia yang mencapai sekitar 14 juta hektare, hanya mampu menyumbang 50% produksi sawit dunia, sedangkan Malaysia dengan luas lahan sawit sekitar 6 juta hektare mampu menyumbang 30% lebih dari total produksi sawit dunia.

“Maka tantangan terbesar untuk meningkatkan produksi sawit tanpa menimbulkan isu deforestasi adalah dengan peningkatan produksi per hektare lahan sawit," Maryono.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan, B30 bisa menekan impor energi Indonesia hingga 50% di tahun depan.

"Kalau kita bikin nanti 1 Desember mulai dengan B30. Saya pikir kita akan bisa mendekati hampir 50 persen di tahun depan," kata Luhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11). (OL-09)