Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta reformasi perpajakan yang sudah dijalankan selama ini bisa dilanjutkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo. Bahkan Presiden Joko Widodo berharap dirjen pajak yang baru mampu menjaga momentum penerimaan negara.
"Titipan yang diberikan langsung oleh Presiden kepada Pak Suryo melalui saya agar dirjen pajak mampu tetap menjaga momentum penerimaan negara namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi," kata Sri Mulyani saat melantik Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Sri Mulyani mengakui apa yang akan dihadapi Suryo tidak akan mudah. Untuk itu, dirinya berharap dirjen pajak mampu menjaga kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan penerimaan negara.
"Kita perlu terus menata organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan mengelola data yang begitu kaya dari dalam sendiri, maupun yang diperoleh melalui automatic exchange of information dari akses informasi dan automatic exchange of information dari seluruh pembayar pajak di Indonesia," ungkapnya.
Baca juga: Investasi Triwulan III Tembus Rp601,3 T
Dirinya menambahkan, perkembangan ekonomi dunia juga menjadi tantangan lain dalam hal perpajakan. Ketidakpastian global yang berasal dari kebijakan-kebijakan ekonomi negara besar akan memberikan imbas pada perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Oleh karena itu, kepada Pak Suryo dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang hari ini dilantik, kita harus mampu menjaga perekonomian Indonesia dari pengaruh perlambatan global dengan menginjeksikan optimisme dan confidence namun tetap waspada," pungkas dia.
Suryo dilantik menggantikan Robert Pakpahan yang masuk masa pensiun sejak 20 Oktober lalu.
Suryo yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak menjadi orang ke-18 yang dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Pajak. (Medcom/OL-2)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved