Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta reformasi perpajakan yang sudah dijalankan selama ini bisa dilanjutkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo. Bahkan Presiden Joko Widodo berharap dirjen pajak yang baru mampu menjaga momentum penerimaan negara.
"Titipan yang diberikan langsung oleh Presiden kepada Pak Suryo melalui saya agar dirjen pajak mampu tetap menjaga momentum penerimaan negara namun tidak boleh merusak iklim bisnis dan investasi," kata Sri Mulyani saat melantik Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Sri Mulyani mengakui apa yang akan dihadapi Suryo tidak akan mudah. Untuk itu, dirinya berharap dirjen pajak mampu menjaga kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan penerimaan negara.
"Kita perlu terus menata organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan mengelola data yang begitu kaya dari dalam sendiri, maupun yang diperoleh melalui automatic exchange of information dari akses informasi dan automatic exchange of information dari seluruh pembayar pajak di Indonesia," ungkapnya.
Baca juga: Investasi Triwulan III Tembus Rp601,3 T
Dirinya menambahkan, perkembangan ekonomi dunia juga menjadi tantangan lain dalam hal perpajakan. Ketidakpastian global yang berasal dari kebijakan-kebijakan ekonomi negara besar akan memberikan imbas pada perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Oleh karena itu, kepada Pak Suryo dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang hari ini dilantik, kita harus mampu menjaga perekonomian Indonesia dari pengaruh perlambatan global dengan menginjeksikan optimisme dan confidence namun tetap waspada," pungkas dia.
Suryo dilantik menggantikan Robert Pakpahan yang masuk masa pensiun sejak 20 Oktober lalu.
Suryo yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak menjadi orang ke-18 yang dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Pajak. (Medcom/OL-2)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved