Menkop dan UMKM Teten Masduki Minta Koperasi Berorientasi Ekspor

JARGON kerja, kerja, dan kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo semakin terbukti di periode kedua pemeritahannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.  Bukti terseniut terlihat dengan para menteri yang langsung menjalankan tugas masing-masing.

Tidak sampai sepekan Kabinet Indonesia Maju terbentuk, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM),  Teten Masduki menerima Ketua Umum Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Ketua Umum Sahala Panggabean, MBA  dan di Kompleks Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (28/10).

Saat bertemu Menkop dan UKM,  pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial yang juga  Waketum Generasi Optimis (GO) Indonesia, Frans Meroga Panggabean, MBA, mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk silaturahmi dan berdiskusi guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menangah (UMKM) yang konkret dan langsung terasa kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Pak Teten ingin kita semua langsung bergerak sesuai arahan Pak Jokowi bahwa ekonomi kerakyatan harus memainkan peranan penting dalam perwujudan visi Indonesia Maju 2030," jelas Frans yang juga Vice President dari Nasari Cooperative Group ini.

Menurut Frans, keseriusan pemerintah untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai andalan bertujuan untuk mengantisipasi perekonomian global yang masih akan melemah dalam beberapa tahun ke depan.

“Juga belajar dari pengalaman bahwa koperasi dan UKM lah yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dari beberapa kali krisis multi dimensi yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu,” ujar Frans.

Butuh masukan praktisi koperasi

"Kami membutuhkan masukan-masukan yang jitu dari teman-teman pelaku koperasi karena Anda semua yang bersentuhan langsung di bawah dan yang mengetahui secara pasti permasalahan dan tantangan di lapangan," ajak Teten Masduki saat membuka pertemuan.

Frans Meroga, mewakili generasi milenial yang aktif berkecimpung dalam industri koperasi, mengatakan bahwa setelah terjadi diskusi yang hangat, akhirnya pembicaraan mengerucut kepada tiga poin utama.

Pertama, sejatinya pelaksanaan ekonomi kerakyatan membutuhkan keberpihakan aturan agar koperasi dapat memainkan peran lebih penting dalam perekonomian nasional. RUU Perkoperasian yang baru sangat mendesak segera ditetapkan menjadi UU sehingga dapat selaras menghadapi kondisi terkini dan menambah daya saing koperasi.

"Salah satu point terpenting yang akan dimuat dalam UU Perkoperasian yang baru nanti adalah setiap simpanan anggota di koperasi akan dilakukan penjaminan oleh pemerintah sebagaimana yang terjadi di perbankan," ujar Frans yang lulusan MBA dari University of Grenoble, Prancis ini.

Selanjutnya poin kedua adalah diperlukan sebuah program gerakan nasional untuk mengkampanyekan bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling sesuai saat ini guna menggerakkan semua elemen masyarakat agar tercipta peningkatan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan sosial.

Poin ketiga yang mengemuka adalah program pengembangan pengusaha koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas yang go international. Desain program pengembangan pengusaha koperasi dan UMKM orientasi ekspor itu akan terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir bahkan sampai pada ekspor dan pemasarannya.

"Harus ada skema yang besar dan Alhamdulillah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank IndonesIa juga memikirkan hal yang sama, jadi dari hasil koordinasi segera akan ada komitmen karena tujuannya untuk menaikkan ekspor dan mengurangi impor supaya neraca perdagangan kita juga tetap bagus dan akhirnya koperasi dan UMKM kita bisa Go International," seru Teten Masduki dengan tegas. (OL-09)