Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G, Plate memastikan ekonomi digital Indonesia akan dikembangkan untuk bisa memenangkan persaingan di pasar global.
Karena itu, perkembangan infrastruktur digital di Indonesia pun akan terus dilakukan dan digunakan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia.
"Kita inginkan agar infrastruktur digital, dan digital-digital platform yang kita miliki digunakan untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kemajuan kita semua dalam persaingan di antara yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama, atau yang kita kenal dengan globalisasi." katanya dalam konferensi pers di Kemenkominfo, Senin (28/10).
Namun, infrastruktur digital yang kuat, lanjut Johnny juga perlu diimbangi dengan postur keamanan digital yang kuat. Ia pun siap membangun postur keamanan digital serta ikut membantu penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan siber.
Baca juga : Menkominfo Akan Ajukan RUU PDP jadi Prolegnas Prioritas
"Kaitanya dengan ini tentu ada beberapa yang menjadi perhatian. Yang pertama kami akan mengambil bagian dan bersama-sama menjadikan siber security dan siber crime dapat diatasi," ujarnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo, lanjut Johnny ialah dengan meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.
Di sisi lain, dalam tugas dan fungsi pokoknya, Johnny menegaskan, kementerian yang dipimpinnya juga akan menjalani peran sebagai government public relation atau informasi dan komunikasi publik (IKP).
Dalam peran itu, Johnny mengatakan, pihaknya menjadi ujung tombak dalam komuniasi pemerintah dalam rencana kebijakan negara dan menginformasikan capaian kebijakan negara.
"Ini agar rakyat-rakyat dapat mengetahui secara pasti (kinerja pemerintah)," pungkas Johnny. (OL-7)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved