Senin 28 Oktober 2019, 19:56 WIB

Menkominfo Akan Ajukan RUU PDP jadi Prolegnas Prioritas

Menkominfo Akan Ajukan RUU PDP jadi Prolegnas Prioritas

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate

 

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"UU PDP sudah kembali ke sini lagi. Untuk beberapa hal harus dikoordinasi lagi. Saya secara pribadi akan berkomunikasi dengan parlemen," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin.

"Kami yang pertama akan dengan pemerintah, tentu melalui Kementerian Kumham untuk memintakan prioritas di dalam Prolegnas," lanjut dia.

Draf RUU PDP telah digulirkan ke sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelum dikembalikan lagi ke Kominfo pada 14 Oktober, draf RUU PDP sempat mengalami revisi terkait pasal yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil.

Sementara itu, terdapat tujuh poin yang menjadi catatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sehingga RUU PDP dikembalikan kepada Kominfo.

Poin tersebut yakni Pasal 7 mengenai hak untuk memperbarui atau memperbaiki data pribadi dan Pasal 20 tentang perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan data pribadi.

Lalu, Pasal 1 angka 7, mengenai definisi korporasi dan Pasal 10 tentang hak untuk mengajukan keberatan.

Pasal 17 Ayat 2 huruf a, tentang prinsip perlindungan data pribadi dan Pasal 22 ayat 2, mengenai pengecualian pemasangan alat pengolah data visual.

Terakhir, Pasal 44, mengenai pengecualian kewajiban pengendalian data pribadi

Kemendagri dan Kejagung juga mencatat perlunya pertimbangan agar RUU PDP mengatur alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik.

"Untuk mengisi kekosongan hukum, kita akan menyempurnakan Permen 20 Tahun 2012 dalam waktu dekat. Itu akan memasukkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sudah ada dalam rancangan PDP," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan.(OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya