BI Kembali Pangkas Suku Bunga, Pengamat: Perlu Ada Kebijakan Lain

BANK Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Keputusan ini merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 Oktober 2019. 

Pemangkasan ini diketahui merupakan yang keempat kalinya dilakukan pada tahun 2019 ini terhitung sejak Juli 2019.

Gubernur Bank Indonesia (GBI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut konsisten dilakukan dengan prakiraan inflasi yang terkendali dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang tetap menarik. Serta sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

"Semua kebijakan kami akomodatif dengan stabilitas yang terjaga kami menurunkan suku bunga 4 bulan berturut-turut sampai dengan 1% (akumulasi pemangkasan suku bunga) menjadi 5%," jelas Perry.

Selain menurunkan suku bunga, BI turut menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan menurunkan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Berbagai kebijakan ini, sambungnya, akan mendorong ekonomi baik dari pembiayaannya oleh perbankan maupun upaya mendorong permintaan pembiayaan.

Baca juga: 76 Efek Baru Ditargetkan Masuk ke BEI di 2020

Menanggapi penurunan suku bunga ini, Ekonom BCA David Sumual mengatakan keputusan tersebut sudah tepat dilakukan oleh BI. Menurutnya, penurunan suku bunga ini memang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

"Sebetulnya ini sesuai ekspektasi saya karena masih ada ruang untuk penurunan. Dan ini sesuai dengan fundamental kita saat ini," tukasnya saat dihubungi oleh Media Indonesia, Kamis (24/10).

Meski begitu, penting bagi BI untuk melakukan kombinasi antara bauran kebijakan dan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). Karena penurunan suku bunga ini tidak bisa langsung dirasakan dampaknya. Permintaan kredit saat ini pun menurutnya pertumbuhannya masih lemah. Maka perlu bauran kebijakan lain seperti, penurunan GWM.

"Jadi tetap butuh kebijakan lain dari sisi pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bisa dari segi fiskal, kebijakan pajak, terus dari sisi tim ekonomi (Kementerian) yang baru terbentuk ada kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong investasi," paparnya. (A-4)