Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIRJEN Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid menyatakan pemerintah mengharapkan pengembang terus berkomitmen mendukung program pembangunan rumah bersubsidi guna meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat.
"Rumah subsidi itu dibangun untuk rakyat agar mereka bisa tinggal dengan layak. Pengembang yang menerima bantuan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) juga harus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah khususnya rumah bersubsidi," kata Khalawi Abdul Hamid dalam rilis yang diterima di Jakarta, kemarin.
Selain itu, ujar dia, kualitas rumah dan lingkungan serta fasilitas pendukungnya juga harus dijaga sebaik mungkin.
Ia mengemukakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat.
Termasuk dengan penyaluran bantuan PSU seperti jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih, dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bantuan PSU tersebut dinilai merupakan stimulan bagi kalangan pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target program satu juta rumah.
Khalawi menuturkan bantuan PSU ini diharapkan bisa mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat Indonesia.
"Dengan dibangunnya PSU, pemerintah ingin agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi dapat tinggal dengan lebih nyaman," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian PU-Pera telah menyalurkan bantuan PSU untuk 119.695 unit rumah bersubsidi secara nasional mulai 2015 hingga 2019. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan rumah bersubsidi setiap tahunnya.
Alokasi anggaran di 2019 untuk bantuan PSU sebesar Rp123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi secara nasional.
"Tahun 2020 mendatang kami telah mengalokasikan dana sekitar Rp202 miliar untuk pembangunan PSU sebanyak 22.500 unit rumah," ujar Khalawi.
Jumlah itu bertambah seiring dengan banyaknya unit rumah yang akan dibangun. (Ant/E-1)
Rekomendasi PSU di Cirebon dikeluarkan setelah Bawaslu menemukan adanya adanya sejumlah pelanggaran pada proses pemungutan suara.
BUPATI Tasikmalaya Ade Sugianto melalui tim kuasa hukumnya Bambang Lesmana melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak
Pengawalan surat suara berdasarkan permintaan KPU Provinsi Bali melalui surat dengan nomor : 2023/PP.09-SD/51/1.2/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang pemberitahuan pengiriman suara PSU.
Tahapan rekapitulasi akan tetap berjalan, meski Bawaslu merekomendasikan PSU atau tidak.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved