Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menyusun kabinet kerja jilid II dengan komposisi menteri yang mampu mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional.
Di tengah pelambatan ekonomi global, Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan untuk membuat situasi ekonomi nasional menjadi makin baik.
"Dengan kondisi ekonomi global seperti saat ini maka tentu saja kami sangat berharap agar para menteri yang diangkat Pak Jokowi adalah mereka yang punya visi pembangunan ekonomi nasional. Tantangan kita ke depan ya di sektor ini," ujar Wakil Sekjen KSPSI Arnod Sihite dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/10).
Dengan situasi pelambatan ekonomi global saat ini banyak industri dalam negeri yang terkena imbas dan karena itu butuh gebrakan dari tim kabinet yang baru.
Menurut Arnod kabinet baru harus memastikan program prioritas pembangunan SDM yang unggul di tengah 75% tingkat pendidikan masyarakat Indonesia adalah tamatan SD, SMP dan SMU yg masih banyak bekerja dgn padat karya yang harus dilindungi juga .
Baca juga : Kabinet Diharapkan Lebih Berwarna
"Nah bagaimana agar SDM yang kita miliki ini mampu bersaing di era Industri 4.0 dengan berbagai tantangannya," kata Arnod.
Ia mengungkapkan, pemerintahan baru Jokowi-Amin harus memastikan agar SDM di sektor industri bukan saja unggul dan handal ,tapi juga memiliki skill atau keahlian sesuai kebutuhan industri.
"Maka itu kami dorong pemerintah agar pendidikan vokasi harus digarap serius. Bukan hanya itu pemerintah juga harus menyiapkan sarana perasana balai latihan kerja agar kebutuhan industri dan usaha yang di inginkan bisa tercapai," lanjut dia.
Dengan kata lain kata Arnod ada sinkronisasi pelayanan kepada pekerja buruh oleh kementerian teknis seprti Menteri Tenaga Kerja, Menteri Industri, Menteri Perdagangan, Bappenas, BKPM dan bidang yang lain termasuk juga politik.
"Karena kondisi politik yang stabil ikut berpengaruh penting menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga wajar bila pelaku industri membutuhkan menteri yang bisa mengendalikan situasi politik dan keamanan nasional secara baik," tegas Arnod.
Bagi kalangan buruh kata dia, perbaikan ekonomi nasional menjadi dorongan utama bagi pemerintahan baru.
"Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi agar memilih para pembantunya yang paham visi pengembangan ekonomi ini," pungkas Arnod. (OL-7)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved