Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menyusun kabinet kerja jilid II dengan komposisi menteri yang mampu mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional.
Di tengah pelambatan ekonomi global, Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan untuk membuat situasi ekonomi nasional menjadi makin baik.
"Dengan kondisi ekonomi global seperti saat ini maka tentu saja kami sangat berharap agar para menteri yang diangkat Pak Jokowi adalah mereka yang punya visi pembangunan ekonomi nasional. Tantangan kita ke depan ya di sektor ini," ujar Wakil Sekjen KSPSI Arnod Sihite dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/10).
Dengan situasi pelambatan ekonomi global saat ini banyak industri dalam negeri yang terkena imbas dan karena itu butuh gebrakan dari tim kabinet yang baru.
Menurut Arnod kabinet baru harus memastikan program prioritas pembangunan SDM yang unggul di tengah 75% tingkat pendidikan masyarakat Indonesia adalah tamatan SD, SMP dan SMU yg masih banyak bekerja dgn padat karya yang harus dilindungi juga .
Baca juga : Kabinet Diharapkan Lebih Berwarna
"Nah bagaimana agar SDM yang kita miliki ini mampu bersaing di era Industri 4.0 dengan berbagai tantangannya," kata Arnod.
Ia mengungkapkan, pemerintahan baru Jokowi-Amin harus memastikan agar SDM di sektor industri bukan saja unggul dan handal ,tapi juga memiliki skill atau keahlian sesuai kebutuhan industri.
"Maka itu kami dorong pemerintah agar pendidikan vokasi harus digarap serius. Bukan hanya itu pemerintah juga harus menyiapkan sarana perasana balai latihan kerja agar kebutuhan industri dan usaha yang di inginkan bisa tercapai," lanjut dia.
Dengan kata lain kata Arnod ada sinkronisasi pelayanan kepada pekerja buruh oleh kementerian teknis seprti Menteri Tenaga Kerja, Menteri Industri, Menteri Perdagangan, Bappenas, BKPM dan bidang yang lain termasuk juga politik.
"Karena kondisi politik yang stabil ikut berpengaruh penting menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga wajar bila pelaku industri membutuhkan menteri yang bisa mengendalikan situasi politik dan keamanan nasional secara baik," tegas Arnod.
Bagi kalangan buruh kata dia, perbaikan ekonomi nasional menjadi dorongan utama bagi pemerintahan baru.
"Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi agar memilih para pembantunya yang paham visi pengembangan ekonomi ini," pungkas Arnod. (OL-7)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved