Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana membatasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) guna mengurangi dampak negatif dari emisi yang dihasilkan terhadap lingkungan.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, banyak negara telah berkomitmen untuk lepas dari PLTU pada 2050 mendatang. Namun dalam hal ini, Indonesia masih belum menentukan sikap.
"Banyak negara sudah merencankan untuk exit dari batu bara 2050. Tapi Indonesia belum jawab apapun," katanya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
Baca juga: Pemerintah Permudah Investor Relokasi ke Tanah Air
Jonan melanjutkan, pemerintah akan membuat aturan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) agar pembangkit listrik hanya boleh dibangun di area mulut tambang.
Jonan meyakini, penyaluran listrik bisa tetap efisien dengan adanya infrastruktur listrik yang tersambung di seluruh wilayah Indonesia.
Ke depannya, ia berharap keberadaan PLTU bisa digantikan dengan pembangkit berbasis gas maupun Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Listrik 4.0 kan yang paling penting adalah bauran energi dari renewable energy. Targetnya (penggunaan EBT) 23% pada 2025. Tantangannya memang banyak sekali. Makanya saya dorong PLTS atap. Ini menurut saya penting sekali," tuturnya. (OL-8)
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Menjelang 12 hari memasuki Bulan Suci ramadan 1457 H, kondisi warga penyintas banjir besar di Aceh Tengah masih sangat memprihatinkan.
Kondisi lingkungan yang lembap dan air yang menggenang dapat menjadi media penghantar arus listrik dari instalasi yang tidak terlindungi.
Peristiwa tragis ini terjadi saat keduanya berada di dalam rumah ketika air sungai tiba-tiba meluap dan masuk ke pemukiman dengan cepat.
Dua dari tiga korban merupakan pasangan suami istri berinisial HW, 54, dan NJ, 49.
Selain keberadaan bengkel, ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi krusial.
Politisi PAN juga menjelaskan adanya paparan dari Profesor Puji Lestari bahwa PLTU tidak menyumbang polusi udara.
PT PLN Persero bersikukuh bahwa PLTU bukanlah penyebab utama dari masalah polusi udara di Jakarta.
PLTGU Riau ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Medco Ratch Power Riau (MRPR)
KPK telah menerima uang sebesar Rp3,78 miliar dari terpidana sekaligus mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih. Uang itu merupakan cicilan kelima uang pengganti dalam kasusnya.
Eni divonis enam tahun penjara, denda Rp200 juta, dan subsider dua bulan kurungan atas perkara korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
Rosa Vivien Ratnawati menggarisbawahi, material FABA yang merupakan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) menjadi limbah non-B3.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved