JK : Kesenjangan Paling nyata ada di Jakarta

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti kesenjangan yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kesenjangan sosial paling nyata.

Menurutnya, indikator yang bisa dilihat yakni mengenai keberadaan rumah paling mewah dan kawasan kumuh yang saling berdampingan di Ibu Kota.

“Perumahan paling mewah ada di Jakarta, tapi rumah yang paling kumuh juga ada di Jakarta. Berarti terjadi kesenjangan yang besar yang harus diatasi,” kata JK saat menerima anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (9/10).

JK mengungkapkan, ada formula-formula yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kesenjangan. Contohnya, meningkatkan pendapatan dengan pengeluaran tetap atau meningkatkan pendapatan dengan mengurangi pengeluarannya.

“Titik pengeluarannya itu kita bisa stabilkan, kemudian pendapatannya, produktivitasnya kita naikan,” ujarnya.

Baca juga : Pemkab Kukar Berharap Kesenjangan Berkurang

Cara lain yang dilakukan yakni menyiapkan kebijakan perpajakan. Menurut JK, pajak yang ditarik secara efektif akan memudahkan pendistribusian kekayaan mengatasi kesenjangan.

"Tentunya juga suatu kebijakan pajak dan sebagainya yang lebih baik untuk di atas maupun di bawah," kata JK.

Dari laporan TNP2TK, angka kemiskinan menurun secara bertahap. Dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 10,86% pada 2016. Kemudian turun lagi menjadi 10,64% pada 2017.

Pada  2018, angka kemiskinan hanya tinggal satu digit yakni sebesar 9,82%. Sementara tahun ini sudah menyentuh angka 9,41%.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan, turunnya angka kemiskinan didukung sejumlah kebijakan pemerintah Jokowi-JK, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu tersebut diluncurkan pada tahun 2014.

Selain itu, arahan JK agar dilakukan reformasi kebijakan subsidi listrik dengan menggunakan data terpadu penanganan fakir miskin sebagai penerima subsidi listrik turut menekan angka kemiskinan.

Bambang menyebut, dengan kebijakan itu 18 juta Rumah Tangga yang tidak berhak berhasil dikeluarkan sebagai penerima subsidi 900 VA dan menghasilkan penghematan APBN lebih dari Rp21 triliun.

"Wakil Presiden kemudian menggagas Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah tertunda hampir 13 tahun. Wakil Presiden mengusulkan terobosan dalam penentuan kenaikan upah minimum menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai dasar," ujar dia. (OL-7)