Senin 02 September 2019, 05:00 WIB

Pemkab Kukar Berharap Kesenjangan Berkurang

MI | Nusantara
Pemkab Kukar Berharap Kesenjangan Berkurang

MI/Pius Erlangga
Akses masuk Ibu Kota negara baru

 

PEMINDAHAN ibu kota negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mengikis kesenjangan antarwilayah.

Demikian sejumput harapan Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang disampaikan kepada wartawan Media Indonesia M Ilham Ramadhan Avisena dan Pius Erlangga di pendopo Kabupaten Kukar, Sabtu (31/8).

Kukar memiliki luas wilayah daratan administratif sekitar 27.263 km persegi, sedangkan wilayah perairannya mencapai 4.097 km. Karakteristik Kukar juga terbilang lengkap. Wilayah itu memiliki tiga zona berbeda, yakni zona pesisir, zona tengah, dan zona hulu.

“Kebetulan rencana ibu kota ini ada di zona pesisir, yakni di Kecamatan Samboja. Kukar ini memiliki 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan193 desa. Secara khusus, kami meminta camat dan lurah meng-update data kependudukan, infrastruktur, fasilitas umum, dan penguasaan lahan di luar kawasan negara,” kata Edi.

Hingga kini, titik koordinat pusat pemerintahan belum disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Namun, Pemkab Kukar telah melakukan survei untuk melihat lebih detail tata guna lahan.

Menyoal kultur perekonomian, Kutai Kartanegara masih ditopang sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan.

“Lebih kurang 63% struktur ekonomi Kukar ditopang oleh sumber daya alam tidak terbarukan: minyak gas bumi dan bahan galian. Kami melakukan desain konsep pembangunan itu bagaimana mentransformasi kekuatan yang dilandasi SDA tidak terbarukan ke sumber daya yang bisa diperbarukan, SDM, itu yang kami dorong,” lanjut Edi.

Untuk melakukan transformasi itu, menurut Edi, pemkab telah dan akan mengupayakan pembinaan dan pendidikan kepada warga Kukar. Pasalnya, pemindahan pusat pemerintahan dikhawatirkan menimbulkan masalah baru bagi penduduk lokal. Berduyun-duyunnya para pendatang hingga minimnya kesempatan kerja bagi penduduk lokal menjadi hal yang kerap menjadi pertanyaan warga masyarakat.

“Sebelum ada keputusan ini, pertumbuhan penduduk Kukar lebih besar dari urbani­sasi. Jadi, saya pikir warga Kukar sudah terbiasa dengan hal itu karena ada semangat sama, siapa pun orangnya, dan dari mana pun asalnya dia mencari makan di Kukar dan beranak-pinak di Kukar. Jadi, Kukar sangat majemuk. Mudah-mudahan toleransi ini terus terjaga,” ujar Edi.
Persoalan lain yang juga muncul belakangan setelah ditetapkannya Kukar sebagai ibu kota negara baru ialah spekulan lahan.

“Kami lihat dari sisi positif. Itu sebagai warning. Saya mengecek ke Camat Samboja dan para lurah belum ada jual beli yang diproses. Saya tidak tahu kalau itu di bawah tang­an,” ungkap Edi.

Oleh karena itu, dia mengimbau para camat dan lurah untuk menyampaikan kepada warga agar melakukan perencanaan matang bila ingin menjual lahan mereka, sebab, dia tidak ingin warga yang telanjur menjual lahan menjadi jauh terpinggirkan. Investor juga diminta mematuhi peraturan pemda.

Saat disinggung soal kemungkinan terpilihnya Kukar sebagai kota satelit. Edi berpendapat hal itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

“Sebagai embrio, Kukar ini termasuk dari 100 kabupaten/kota yang ditetapkan Kominfo untuk menjadi smart city. Itu menandakan kabupaten ini cerdas. Pola penyelenggaraan pemerintahan berbasis TI. Itu juga harapan kami,” tandas Edi.

Edi berharap dampak positif pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Samboja, Kukar, mengikis kesenjangan yang selama ini dirasakan warga masyarakat. (X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More