Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin pembangunan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan berhasil dan memberi keuntungan bagi pihak swasta yang terlibat di dalamnya.
Jaminan itu diberikan mengingat pemerintah bersama berbagai pihak termasuk para ahli dan pelaku usaha sudah melakukan feasibility study untuk memproyeksikan setiap proses mulai dari pembangunan sampai pendapatan yang akan diraih di masa mendatang.
"Kami libatkan profesional, tim juri yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu untuk awasi proses ini. Kami jamin keberhasilan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU," ujar Budi di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Pembangunan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat menjadi satu contoh pembangunan dengan skema KPBU yang berpotensi berhasil dengan keuntungan signifikan.
Dari feasibility study yang dilakukan, pemerintah mengestimasi biaya modal yang dibutuhkan untuk membangun bandara tersebut mencapai Rp1,6 triliun. Adapun, biaya operasional sebesar Rp2,6 triliun dengan masa konsesi 32 tahun.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pembangunan Perumahan dengan Skema KPBU
Selama masa konsesi, diproyeksikan pendapatan badan usaha dari sisi aeronatical mencapai Rp15,9 triliun dan non-aeronautical Rp2,1 triliun.
Dengan proyeksi sebaik itu, Budi mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan swasta asing yang mengaku tertarik untuk terlibat.
"Ada lebih dari 10 atau hampir 20. Mereka berasal dari Prancis, Kanada, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok dan Singapura," terangnya.
Sebelum Singkawang, pemerintah juga sudah melakukan persiapan akhir untuk pembangunan Bandara Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
Konsorsium perusahaan antarnegara yakni Changi Aiports International Pte Ltd asal Singapura dan PT Cardig Aero Service asal Indonesia menjadi kandidat utama yang akan mengembangkan dan mengelola bandara tersebut.
Sebelumnya, belum pernah ada pihak swasta asing yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan bandara di Tanah Air. Diharapkan, Bandara Labuan Bajo dapat menjadi pemicu bagi investor-investor luar negeri lainnya untuk ikut membangun bandara di Indonesia.
"Kami yakin ini akan menjadi contoh yang baik untuk semua pembangunan infrastruktur yang lebih profesional," tandasnya.(OL-5)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara langsung memantau proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Kemenhub melaporkan hingga pukul 10.00 WIB, Kamis (3/7), sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 penumpang selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan ancaman bom yang ditujukan terhadap pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SVA 5688 adalah hoaks.
Tessa mengatakan, penggeledahan telah dilakukan dari Jumat, 25 April 2025. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Wilayah terdampak banjir tersebut antara lain Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Barat pada Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara itu.
Dukungan bagi pengembangan UMKM lokal juga ditunjukkan dengan terus menjaga kualitas pelayanan.
Pada Juli hingga September 2024, secara historis terjadi puncak Karhutla di Provinsi Kalbar dan umumnya di provinsi lain yang memiliki kerentanan terhadap Karhutla.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons soal rencana Prabowo Subianto membentuk koalisi jumbo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved