Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini berpotensi lebih rendah dari target yang ditetapkan.
"Kondisi APBN cukup ketat. Kelihatannya outlook APBN 2019, untuk penerimaan pajak, mungkin terpeleset sampai Rp200 triliun," ujar Lembong di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Melemahnya penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang cenderung melambat. Maka dari itu, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan APBN untuk membiayai berbagai pembangunan. Dibutuhkan peran swasta yang lebih besar agar negara bisa terus berkembang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 baru mencapai Rp801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang dipatok Rp1.577,56 triliun.
Baca juga: Ribuan Kendaraan Mewah di Jakarta Menunggak Pajak
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Robert Pakpahan juga mengakui penerimaan pajak hingga September 2019 masih belum sesuai harapan.
"Masih berat rasanya," ucap Robert akhir pekan lalu.
Penerimaan pajak, ucapnya, memang sangat bergantung pada kondisi ekonomi baik secara nasional dan global. Ketika kondisi ekonomi melambat, penerimaan pajak pun tidak bisa dipaksakan.
"Pajak itu kan basisnya kegiatan ekonomi. Kalau ekonomi ada tekanan, penerimaan pajak pasti juga ada tekanan," jelasnya.(OL-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved