Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini berpotensi lebih rendah dari target yang ditetapkan.
"Kondisi APBN cukup ketat. Kelihatannya outlook APBN 2019, untuk penerimaan pajak, mungkin terpeleset sampai Rp200 triliun," ujar Lembong di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Melemahnya penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang cenderung melambat. Maka dari itu, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan APBN untuk membiayai berbagai pembangunan. Dibutuhkan peran swasta yang lebih besar agar negara bisa terus berkembang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 baru mencapai Rp801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang dipatok Rp1.577,56 triliun.
Baca juga: Ribuan Kendaraan Mewah di Jakarta Menunggak Pajak
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Robert Pakpahan juga mengakui penerimaan pajak hingga September 2019 masih belum sesuai harapan.
"Masih berat rasanya," ucap Robert akhir pekan lalu.
Penerimaan pajak, ucapnya, memang sangat bergantung pada kondisi ekonomi baik secara nasional dan global. Ketika kondisi ekonomi melambat, penerimaan pajak pun tidak bisa dipaksakan.
"Pajak itu kan basisnya kegiatan ekonomi. Kalau ekonomi ada tekanan, penerimaan pajak pasti juga ada tekanan," jelasnya.(OL-5)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved