Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini berpotensi lebih rendah dari target yang ditetapkan.
"Kondisi APBN cukup ketat. Kelihatannya outlook APBN 2019, untuk penerimaan pajak, mungkin terpeleset sampai Rp200 triliun," ujar Lembong di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Melemahnya penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang cenderung melambat. Maka dari itu, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan APBN untuk membiayai berbagai pembangunan. Dibutuhkan peran swasta yang lebih besar agar negara bisa terus berkembang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 baru mencapai Rp801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang dipatok Rp1.577,56 triliun.
Baca juga: Ribuan Kendaraan Mewah di Jakarta Menunggak Pajak
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Robert Pakpahan juga mengakui penerimaan pajak hingga September 2019 masih belum sesuai harapan.
"Masih berat rasanya," ucap Robert akhir pekan lalu.
Penerimaan pajak, ucapnya, memang sangat bergantung pada kondisi ekonomi baik secara nasional dan global. Ketika kondisi ekonomi melambat, penerimaan pajak pun tidak bisa dipaksakan.
"Pajak itu kan basisnya kegiatan ekonomi. Kalau ekonomi ada tekanan, penerimaan pajak pasti juga ada tekanan," jelasnya.(OL-5)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved