Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini berpotensi lebih rendah dari target yang ditetapkan.
"Kondisi APBN cukup ketat. Kelihatannya outlook APBN 2019, untuk penerimaan pajak, mungkin terpeleset sampai Rp200 triliun," ujar Lembong di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Melemahnya penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang cenderung melambat. Maka dari itu, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan APBN untuk membiayai berbagai pembangunan. Dibutuhkan peran swasta yang lebih besar agar negara bisa terus berkembang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 baru mencapai Rp801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang dipatok Rp1.577,56 triliun.
Baca juga: Ribuan Kendaraan Mewah di Jakarta Menunggak Pajak
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Robert Pakpahan juga mengakui penerimaan pajak hingga September 2019 masih belum sesuai harapan.
"Masih berat rasanya," ucap Robert akhir pekan lalu.
Penerimaan pajak, ucapnya, memang sangat bergantung pada kondisi ekonomi baik secara nasional dan global. Ketika kondisi ekonomi melambat, penerimaan pajak pun tidak bisa dipaksakan.
"Pajak itu kan basisnya kegiatan ekonomi. Kalau ekonomi ada tekanan, penerimaan pajak pasti juga ada tekanan," jelasnya.(OL-5)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ekonomi Indonesia diyakini masih memilki ketahanan meski terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, berpotensi memicu dampak ekonomi global.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved