Karpet Merah bagi Swasta untuk Kembangkan Bandara di Tanah Air

PEMERINTAH akan mulai mengandalkan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur sektor konektivitas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui pemerintah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas, tidak akan sanggup membangun dan mengelola infrastruktur yang jumlahnya sangat besar.

"Indonesia adalah negara yang sangat besar. Bentang dari Sabang ke Merauke itu lebih dari 5.000 kilometer. Ada hampir 1.000 bandara. Bayangkan kalau harus kami yang kembangkan dan kelola semua," ujar Budi di Jakarta, Senin (7/10).

Ia ingin ada pihak swasta baik lokal maupun asing yang terlibat dalam pengembangan bandara karena mereka memiliki modal dan kompetensi yang mumpuni.

Selain itu, keterlibatan swasta juga akan menciptakan kompetisi dan persaingan yang sehat dalam bisnis pengelolaan bandara.

Baca juga: Peran Asing Harus Lebih Besar dalam Pembangunan Infrastruktur

Saat ini, pemerintah sudah memfinalisasi skema KPBU untuk Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Konsorsium perusahaan antarnegara yakni Changi Aiports International Pte Ltd asal Singapura dan PT Cardig Aero Service asal Indonesia dinyatakan lolos tahap pertama untuk mengelola bandara tersebut.

Selain itu, pemerintah juga sudah memulai market sounding untuk pembangunan dan pengelolaan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat.

Ia berharap akan ada banyak pelaku usaha yang berminat dan bersaing untuk mengembangkan bandara tersebut.

"Saya minta kepada tim untuk memberikan penjelasan sedetail mungkin kepada para investor terkait rencana pembangunan ini. Kalau perlu kita diskusi one on one untuk memerangkan secara rinci," tuturnya.

Untuk pengembangan Bandara Singkawang, pemerintah mengestimasi biaya modal yang dibutuhkan mencapai Rp1,6 triliun dan biaya operasional sebesar Rp2,6 triliun dengan masa konsesi 32 tahun.

Selama masa konsesi, diproyeksikan pendapatan badan usaha dari sisi aeronatical mencapai Rp15,9 triliun dan nonaeronautical Rp2,1 triliun. (OL-2)