Senin 07 Oktober 2019, 11:30 WIB

Peran Asing Harus Lebih Besar dalam Pembangunan Infrastruktur

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Peran Asing Harus Lebih Besar dalam Pembangunan Infrastruktur

ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong

 

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia harus serius membuka diri terhadap investasi asing demi menggenjot pembangunan infrastruktur terutama di sektor konektivitas.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah memang telah membangun banyak fasilitas, mulai dari jalan, jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Namun, itu masih belum cukup karena Indonesia sedikit terlambat dalam melaksanakan pembangunan yang merata.

Sementara, negara-negara tetangga yang sudah membangun sejak lama, sampai saat ini, masih terus menyempurnakan infrastruktur mereka.

"Posisi saing infrastruktur kita masih tertinggal. Kita sudah lari kencang, tapi negara-negara tetangga juga lari. Mereka tidak diam," ujar Lembong di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).

Baca juga: Cadangan Devisa Indonesia Akhir September US$124,3 M

Salah satu hal yang masih menghambat pembangunan di Tanah Air, ungkap Lembong, adalah skema pembiayaan yang masih terbatas.

Selama ini, pihak swasta, terutama asing, masih belum masif terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.

Maka dari itu, pemerintah akan mulai serius membuka diri kepada investor asing demi pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Nusantara.

Indonesia, sambung dia, bisa mencontoh Thailand yang sedang membangun Eastern Economic Corridor dengan total anggaran US$33 miliar.

Tulang punggung pembangunan kawasan itu adalah High Speed Train yang menyambungkan Thailand bagian selatan ke Tiongkok.

"Untuk High Speed Train itu, mereka beli kereta dari Tiongkok dan Jepang. Sistem sinyal mereka pakai dari Eropa. Banyak sekali keikutsertaaan swasta. Mereka makin multilateral. Di satu koridor ada banyak negara terlibat, Jepang, Tiongkok, Eropa," jelasnya.

Keterlibatan swasta mesti menjadi keharusan demi mendorong daya saing infrastruktur di dalam negeri.

Kendati pemerintah mulai konsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia di periode kedua, pembangunan infrastruktur harus tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan kecepatannya.

"Namun, kita tidak boleh bergantung pada APBN," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More