Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PENGUSAHA nasional sudah memprediksi potensi resesi ekonomi pada tahun mendatang.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dangang Indonesia Jhonny Darmawan menyatakan, pihaknya telah membaca situasi pelemahan ekonomi dari perang dagang antara AS dan Tiongkok, Brexit, serta sejumlah indikasi lainnya.
"Kita sudah dapat kabar banyak dengan adanya Presiden AS Donald Trump yang sekarang agak mengerikan. Dan pertumbuhan negara besar turun termasuk Tiongkok. Kalau dari sana, sebenarnya perusahaannudah tahu tapi perusahaan berusaha untuk bergerak," kata Jhonny kepada Media Indonesia, Senin (16/9).
Baca juga: Pemerintah Didorong Fokus Benahi Iklim Usaha
Untuk bertahan di tengah prediksi perlambatan ekonomi, Jhonny mengungkapkan pihak pengusaha akan terus melakukan serangkaian upaya, seperti dengan melebarkan peluang usaha.
"Planning-planning kita lakukan dengan membuat alternatif bisnis agar nantinya tidak menggebu-gebu dan ujung-ujungnya malah memPHK orang, dan lain sebagainya," ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengingatkan dunia usaha mengenai potensi resesi ekonomi yang dapat terjadi pada 1-1,5 tahun yang akan datang, Potensi itu disebabkan tekanan eksternal, seperti perang dagang AS dan Tingkok yang belum menemukan titik kesepakatan.
"Perang dagang masih terus berjalan, masih menghantui kita. Tekanan-tekanan eksternal baik berupa kemungkinan potensi resesi pada 1 atau 1,5 tahun yang akan datang sudah mulai dikalkulasi, mulai dihitung-hitung oleh para pakar," kata Presiden dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (16/9). (OL-8)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved