Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA dan India terus berupaya mempererat tali kerja sama perdagangan guna mendapatkan manfaat yang besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Setelah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Perkeretaapiaan India Piyush Goyal di sela-sela ASEAN Economic Ministers Meeting di Bangkok Thailand pekan lalu, kini delegasi Negeri Bollywood yang dipimpin Assistant Vice Minister and Chairman of the Agricultural Products Export Development Authority Pamar Kumar Borthakur berkunjung ke Tanah Air.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, kendati pertemuan tidak akan berlangsung intens karena bukan pertemuan bilateral antarmenteri, kunjungan tersebut sangat penting karena melambangkan keakraban antarnegara mitra dagang.
"Pembicaraan pasti masih akan terkait peningkatan akses pasar kita ke India dan sebaliknya. Sekarang posisi neraca dagang kita surplus ke India. Mungkin mereka mau bahas itu juga," ujar Wisnu di Kantornya, Jakarta, Senin (16/9).
Baca juga: Pengadaan Impor Daging Sapi Brasil akan Molor
Terkait kesepakatan soal perdagangan sawit, Wisnu mengatakan pemerintah India sudah sepakat untuk menyamakan tarif bea masuk impor produk minyak kelapa sawit yang telah disuling (refined, bleached, and deodorized palm oil/RBDPO) asal Indonesia dengan Malaysia.
"Itu sudah diputuskan pekan kemarin saat Menteri Perdagangan RI (Enggartiasto Lukita) bertemu Menteri Perdagangan India di Thailand. Kalau sudah diputuskan, semestinya sekarang sudah berlaku," ucap Wisnu.
Sebagaimana diketahui, RBDPO atau produk turunan minyak kelapa sawit asal Indonesia sulit bersaing di India lantaran dikenai bea masuk lebih tinggi dibanding asal Malaysia.
Produk Tanah Air dikenai bea masuk 50% sementara produk Negeri Jiran hanya dikenai 45%.
"Sekarang sudah disamakan. Bukan kita yang diturunkan, tapi Malaysia yang dinaikkan. Ini tidak masalah karena kita jadi bisa bersaing," jelasnya. (OL-8)
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Dengan pertukaran data berbasis elektronik antarotoritas negara, perubahan atau manipulasi dokumen menjadi sulit dilakukan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2025, ekspor tercatat US$24,24 miliar dan impor US$21,84 miliar sehingga surplus US$2,39 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan barang pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar.
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved