Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan perpanjangan masa jabatan kepada Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Keputusan tersebut ditandai dengan pelantikan Sinthya Roesli oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata. Upacara pelantikan itu sendiri dilaksanakan di Kantor Pusat LPEI, Jakarta, Senin (2/9), yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-10 LPEI.
"Dengan perpanjangan masa jabatan ini, diharapkan akan ada satu proses yang berkesinambungan dalam kegiatan bisnis, kepemimpinan dan tata kelola sehingga lembaga ini bisa mencapai kinerja yang makin baik di masa menatang," ujar Isa melalui keterangan resmi, Kamis (5/9).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 691/KMK.06/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu memperpanjang masa kerja Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 1 September 2019.
Sinthya sedianya telah menduduki jabatan tersebut sejak 2017. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sejak 2009. (OL-09)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved