Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan perpanjangan masa jabatan kepada Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Keputusan tersebut ditandai dengan pelantikan Sinthya Roesli oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata. Upacara pelantikan itu sendiri dilaksanakan di Kantor Pusat LPEI, Jakarta, Senin (2/9), yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-10 LPEI.
"Dengan perpanjangan masa jabatan ini, diharapkan akan ada satu proses yang berkesinambungan dalam kegiatan bisnis, kepemimpinan dan tata kelola sehingga lembaga ini bisa mencapai kinerja yang makin baik di masa menatang," ujar Isa melalui keterangan resmi, Kamis (5/9).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 691/KMK.06/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu memperpanjang masa kerja Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 1 September 2019.
Sinthya sedianya telah menduduki jabatan tersebut sejak 2017. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sejak 2009. (OL-09)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved