Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan perpanjangan masa jabatan kepada Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Keputusan tersebut ditandai dengan pelantikan Sinthya Roesli oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata. Upacara pelantikan itu sendiri dilaksanakan di Kantor Pusat LPEI, Jakarta, Senin (2/9), yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-10 LPEI.
"Dengan perpanjangan masa jabatan ini, diharapkan akan ada satu proses yang berkesinambungan dalam kegiatan bisnis, kepemimpinan dan tata kelola sehingga lembaga ini bisa mencapai kinerja yang makin baik di masa menatang," ujar Isa melalui keterangan resmi, Kamis (5/9).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 691/KMK.06/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yaitu memperpanjang masa kerja Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 1 September 2019.
Sinthya sedianya telah menduduki jabatan tersebut sejak 2017. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sejak 2009. (OL-09)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved