Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) minta para menterinya tidak bersikap seperti pejabat dengan minta dilayani, tapi harus melayani guna meningkatkan investasi yang masuk.
"Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani. Kita harus melayani," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (4/9).
Baca juga: Wapres Akui Rusuh di Papua karena ada Ketersinggungan
Kepala Negara meminta para menterinya untuk menginventarisir para investor yang masuk ke Indonesia tetapi belum ada realisasinya.
"Kan semua ada, tidak hanya BKPM saja, pertanian ada, industri ada, di BUMN ada, dan kementerian yang lain. Saya minta perusahaan sudah masuk, sudah buka pintu ke kita, tapi belum terealisasi tolong dalam seminggu ini juga diinventarisir," pinta Presiden Jokowi.
Presiden meminta untuk menginventarisir perusahaan, termasuk permasalahan mereka, sehingga belum merealisasikan investasinya.
"Misalnya kayak kemarin petrochemical yang dari Taiwan ada masalah tanah dengan Pertamina. Padahal investasinya gede banget," kata Jokowi.
Baca juga: DPR Sudah Terima Surat dari Presiden Jokowi Terkait Capim KPK
Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya agar perusahaan yang akan berinvestasi ke Indonesia itu merasa dilayani.
"Tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik pada investasi-investasi yang memang menjadi sebuah solusi dan jalan keluar dari tadi (ancaman melambatnya perekonomian global)," pungkasnya. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved