Pemerintah Tempuh 3 Strategi Kebijakan Fiskal di Tahun 2020

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal di tahun 2020. Hal itu disampaikannya dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019–2020.

Pertama, memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas.

Baca juga: Presiden: SDM Adaptif Teknologi Penting di Era Ekonomi Digital

"Serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal," kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Sejalan dengan itu, sambung dia, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Itu, kata dia, sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, terang Jokowi, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama. Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

Dengan fokus pada lima hal tersebut dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, Jokowi menyampaikan bahwa defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB atau sebesar Rp307,2 triliun. (OL-6)