Pernah Digalakkan, Pengembangan Padi Hibrida tidak Berjalan Baik

DALAM beberapa tahun ke depan, jumlah populasi di Tanah Air akan terus tumbuh. Artinya, kebutuhan akan bahan pangan terutama beras pasti akan ikut meningkat.

Sementara di sisi lain, ketersediaan sawah semakin menyempit karena terjadinya konversi lahan tanam ke permukiman, industri serta infrastruktur lainnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) melihat ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama ialah impor. Pemerintah tidak perlu pusing memikirkan lahan dan produksi karena hanya tinggal membeli beras dari luar negeri.

Namun, itu bukanlah pilihan yang populis dan sangat berpotensi menimbulkan kecaman.

Maka itu, hanya tersisa opsi kedua untuk dijalankan yakni dengan pengembangan padi hibrida yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.

Baca juga: Pengembangan Padi Hibrida tidak Jadi Perhatian Kementan 

CIPS mengungkapkan benih padi hibrida memiliki produktivitas maksimal 10 ton per hektare (ha). Bandingkan dengan benih padi konvensional atau inbrida yang selama ini digunakan yang hanya mampu memproduksi rata-rata 5,15 ton per ha.

Artinya, dengan luas sawah yang lebih sedikit, produksi tetap bisa maksimal.

Namun, sayangnya, hingga saat ini, Kementerian Pertanian seakan tidak menganggap pengembangan padi hibrida sebagai prioritas.

"Kami tidak menemukan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar peneliti senior CIPS Indra Krishamurthi di Jakarta, Selasa (6/8).

Bukti abainya Kementan terhadap ketahanan pangan di masa mendatang, ucap Indra, terlihat dari rasio pengembangan padi hibrida yang saat ini baru sebesar 1% dari total luas tanam yang mencapai 15 juta ha.

Mereka juga mengalokasikan dana yang sangat kecil untuk penelitian padi hibrida.

"Penelitian padi hibrida itu hanya ada di Balai Besar Penelitian Padi di Jawa Barat dan itu hanya ditangani tiga peneliti. Bandingkan dengan tiongkok yang memiliki pusat penelitian padi di seluruh provinsi. Ini kan menggambarkan betapa tidak seriusnya pengembangan padi yang modern," tuturnya.

Adapun, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, sejak lama, pemerintah sebenarnya telah merancang pengembangan padi hibrida.

Pada awalnya, kebijakan pengembangan hanya sebatas pada penggunaan benih impor. Namun, akhirnya, ada kerja sama berupa penelitian dan pengembangan dengan produsen benih hibrida dari luar negeri.

"Dulu ada target bisa tanam padi hibrida satu juta hektare per tahun tapi semua benihnya impor. Kemudian pemerintah bergerak melakukan pengembangan sendiri," ujar Soetarto yang pernah menjabat sebagai Dirjen Tanaman Pangan Kementan.

Hanya saja, pengembangan padi hibrida di Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Harga benih padi hibrida yang mahal membuat para petani enggan menanam jenis tersebut walaupun mereka tahu benih padi hibrida akan menghasilkan tanaman dengan produktivitas tinggi.

"Petani kita itu susah kalau disuruh beli benih. Kadang benih yang dipakai itu bekas hasil produksi sebelumnya. Intinya, sepanjang persoalan harga tidak diperbaiki, petani akan terus bergantung pada bantuan pemerintah," jelasnya. (OL-2)