Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEBANYAK 11 area yang terdampak tumpahan minyak milik Pertamina yang terjadi di Blok Offshore North West Java (ONWJ) Laut Karawang, Jawa Barat. Area tersebut yakni 9 desa di Karawang, serta 2 desa di Bekasi.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, pihaknya berjanji memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Kata dia, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendata..
Nicke belum dapat menyebutkan berapa nominal ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat maupun stakeholder yang terdampak.
“Jumlah yang menetapkan bukan kami, itu pemerintah daerah, bupati. Itu kami tunggu verifikasi dari keputusan mereka," kata Nicke di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
Saat ini, pihaknya telah menyediakan sebanyak 11 posko yang disebar di sekitar area terdampak untuk mempermudah masyarakat mengadu.
Menurut Nicke butuh proses verifikasi untuk mengklaim ganti rugi. Sebab, tidak semua warga yang mengaku terdampak tumpahan minyak langsung menerima ganti rugi.
"Ada prosedur buat kita dan verifikasi. Begitu ada pengaduan kita akan check and recheck dahulu. Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Kami juga mengajak masyarakat membersihkan dan mereka mendapat kompensasi," ujarnya. (A-2)
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Bright Gas memiliki keunggulan yaitu teknologi Double Spindle Valve System (DSVP), sehingga keamanan tabung itu lebih terjaga
Sebanyak 12 tim startup hasil kurasi melakukan presentasi bisnis di hadapan para juri ahli inovasi di Kampus ITB Bandung, Kamis (23/11).
Pertamina Patra Niaga memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 H secara optimal.
Pertamina Patra Niaga telah memasarkan produk bitumen untuk mendukung proyek pemeliharaan rutin Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Dengan sistem MAP ini bisa tahu kebutuhan real di lapangan seperti apa. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, pemerintah maupun Pertamina bisa melacak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved