Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan lebih galak lagi dalam mengumpulkan pajak. Dirinya mengungkapkan, banyak pengusaha yang mengeluh dari meningkatnya proyeksi penerimaan perpajakan yang berada di kisaran 7,5% sampai 9,5% pada tahun ini.
Namun begitu, pihaknya menganggap angka tersebut malah masih terbilang kecil.
"Kalau kita lihat perusahaan menyetor pajak hanya berdasarkan proyeksi keuntungan. Mereka mengeluhkan, 'Bu, tahun ini lebih berat, Bu'. Kalau menurut kita masih kurang. Karena kita ingin pendapatan pajak untuk tetap meningkat karena ini masih ada di lower based," kata Sri di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Untuk meningkatkan pendapatan pajak demi meningkatkan pendapatan negara, Sri mengungkapkan pihaknya terus melakukan serangkaian upaya reformasi internal, salah satunya yakni investasi di bidang data dan analytical penerimaan pajak.
Baca juga : Revisi UU Pajak dan Buruh demi Investasi
Dengan reformasi internal tersebut Sri berharap pemungutan pajak semakin efisien karena pihak pemerintah dapat mengakses data para wajib pajak melalui teknologi.
"Bagaimana penerimaan pajak meningkat tanpa membuat investasi tertekan, bangaimana penerimaan pajak meningkat dengan memunculkan aspek keadilan, bagaimana penerimaan pajak meningkat tanpa menciptakan ketakutan," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mencermati pengeluaran negara dengan melakukan upaya spending better guna menciptakan efisiensi namun memberikan dampak luas bagi pertumbuhan serta kualitas perekonomian Indonesia.
"Ini yang menjadi fokus kita. Belanja kita makin fokus di sektor produktif, belanja infrastruktur meningkat, dan fondasi dana desa makin kuar. Di sisi lain kita juga membuat ekonomi kita lebih open competitive dan enciptakan invesment based," tukasnya. (OL-7)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved