Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
UNTUK memaksimalkan potensi ekonomi digital, pemerintah dinilai perlu membentuk satu kementerian khusus yang menangani sektor tersebut.
Negara berkembang lainnya, seperti Thailand dan Brasil telah menerapkan hal serupa dan bisa memetik hasil yang cukup baik.
Demikian diungkapkan Menteri Perdagangan periode 2004-2011 Mari Elka Pangestu di Jakarta, Selasa (23/7).
Baca juga : Maksimalkan Digitalisasi: Bambang: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 6%
Di Thailand, ia mengatakan, pemerintah setempat mendirikan ministry of digital economy and society yang langsung bertanggung jawab kepada perdana menteri. Begitu pun di Brasil yang memiliki kementerian khusus ekonomi digital dan berada langsung di bawah presiden.
Selama ini, ia melihat pemerintah kebingungan mencari solusi dari kompleksnya persoalan ekonomi digital, mulai dari tata cara perdagangan, keamanan hingga pemungutan pajaknya.
"Sektor ini isunya sangat sangat lintas sektoral. Mulai dari pembayaran, keamanan, tenaga kerja, kompetisi, regulasi, jadi harus ada kementerian khusus yang konsentrasi di sana," ujar Mari Elka. (OL-7)
Thai Trade Center Jakarta, di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP) Ministry of Commerce Thailand resmi membuka acara Thailand Week 2025 di Jakarta.
Tiongkok justru bergerak cepat dengan membuka pasarnya bagi kopi Brasil, menyusul kenaikan bea masuk 50% oleh Donald Trump.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
Presiden Prabowo turut meminta agar Malaysia membangun fasilitas lintas batas seperti yang telah dilakukan Indonesia
API memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas upaya diplomatik yang berhasil membuka peluang ekspor lebih luas.
Pemerintahan Trump selidiki kebijakan dagang Brasil terkait perdagangan digital, tarif preferensial, dan intervensi hukum yang merugikan perusahaan AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved