Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, jika beras yang ada di gudang Perum Badan urusan Logistik (Bulog) sudah tidak layak untuk dikonsumsi baik untuk pangan maupun pakan, hal tersebut sebaiknya dilakukan audit.
"Dari dulu juga selalu ada itu beras Bulog yang kemudian dianggap ngga layak lagi dikonsumsi, ya tinggal diaudit saja, berapa nilainya, kenapa dia begitu," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga : Pemerintah Tidak akan Ganti Rugi Beras Bulog yang Rusak
Sebelumnya diberitakan, Bulog menyebutkan bahwa ada sekitar 50 ribu ton beras di gudang Bulog yang sudah sangat berpotensi turun mutu.
Terkait hal itu, Darmin mengatakan bahwa itu adalah beras yang merupakan stok lama.
"Kalau sudah terganggu kualitasnya, itu pasti harus direview, dicek oleh ahlinya, itu masih bisa ngga direproses, kalau ngga bisa, ya ngga bisa. (Atau) Bisa direproses mungkin (untuk) kasih makan kuda," pungkasnya. (OL-7)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved