Presiden Minta RAPBN 2020 Disesuaikan dengan Kondisi Global

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 disesuaikan dengan kondisi global yang dinamis. Di sisi lain, RAPBN 2020 juga harus dijaga agar tetap sehat, responsif, memperkuat daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Tahun 2020, kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah terus dengan dinamis. Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pagu indikatif tahun anggaran 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Lebih lanjut, terkait RAPBN 2020, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan kepada jajaran kabinet kerjanya bahwa ada lima hal yang perlu diperhatikan.

Baca juga: Mengeruk Sukses di Turki Melalui Indomie

Pertama, RAPBN 2020 harus memprioritaskan hal-hal yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri. "Dan juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi. Itu penting sekali," tegasnya.

Kedua, terkait anggaran 5% di bidang kesehatan, Jokowi berharap itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Air, terutama memberantas stunting. Juga, anggaran tersebut diarahkan pada program keselamatan ibu hamil saat melahirkan dan program imunisasi. "Itu harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," katanya.

Ketiga, Jokowi meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur lebih difokuskan dan disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi baik kawasan ekonomi khusus, pariwisata, industri kecil, produksi persawahan, pertanian, perkebunan, perikanan, serta sentra-sentra usaha mikro kecil dan menengah.

Keempat, Jokowi meminta agar RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. PKH, dana desa, kartu sembako dan bantuan modal untuk pengusaha mikro dan UMKM, tegasnya, itu harus bisa menyasar pada yang benar-benar membutuhkan.

Terakhir, Jokowi meminta agar belanja pegawai harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan daerah. "Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan pastikan semuanya tepat sasaran," tandasnya. (OL-8)