Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pengelolaan Pembiyaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis savings bond ritel (SBR) seri SBR007. Adapun tema yang diusung dalam peluncuran SBR007 yakni Membangun Kemandirian Finansial Sejak Dini dengan Cara Investasi.
Dirjen Pengendalian Pembiayaan dan Risiko Luky Afurman menyatakan menanamkan kesadaran berinvestasi sejak usia dini merupakan satu hal yang penting.
"Dengan berinvestasi, seseorang berlatih untuk mengelola keuangannya secara baik dan berdisiplin dalam membelanjakan dana sesuai dengan alokasinya," kata Luky di Jakarta, Kamis (11/7).
SBR007 juga hadir untuk memudahkan masyarakat luas dengan menyediakan fasilitas pembelian secara online. Adapun, tingkat kupon untuk periode 3 bulan pertama (31 Juli-10 Oktober 2019) adalah sebesar 7,5%. Penentuan tersebut mengambang dengan tingkat kupon minimal dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia.
Surat utang ritel ini jatuh tempo pada 10 Juli 2021 dengan minimum pemesanan Rp1 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar. Pembayaran kupon akan dilakukan setiap tanggal 10 dengan pembayaran kupon pertama kali pada 10 September 2019.
Baca juga: Dana Awal Tahun, Pemerintah Rilis Surat Utang Rp52 T
Saat ini, SBR007 dapat dibeli melalui 20 mitra distribusi yang telah ditetapkan yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank HSBC Indonesia.
Kemudian PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Bareksa Portal Investasi, PT Star Mercato Captile (Tanamduit), dan PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee). Lalu PT Investree Radhika Jaka (Investree) dan PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku).(OL-5)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved