Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN perpajakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah berupa super deduction tax mendapat respons positif oleh elemen masyarakat sipil.
Ekonom Institue for Development of Economis and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan aturan baru tersebut, ia meyakini pelaku usaha akan makin giat untuk melakukan pendanaan dalam bidang pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
"Insentif ini sangat positif dan disambut baik pelaku industri. Dengan ini harapannya dana insentif dapat digunakan untuk training dan research and developement. Ini cukup bagus karena kebutuhan untuk pendanaan riaet sangat terbatas," jelas Bhima kepada Media Indonesia, Selasa (9/7).
Ia menegaskan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia mulai berfokus pada peningkatan riset di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.
Pasalnya, hingga saat ini rasio belanja riset di Indonesia masih kurang dari 1% dari produk domestik bruto (PBD). Angka tersebut tergolong kecil dibandingkan Tiongkok yang telah menganggarkan belanja riset sebesar 2% dari PDB.
Baca juga : Menkeu Segera Terbitkan PMK Super Deductible Tax
Namun begitu, dirinya juga memberikan catatan bagi pemerintah. Dalam impelentasinya, kata Bhima, pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pelaku industri yang hendak mengajukan insentif tersebut.
Pemerintah, ujarnya, bisa melakukan jemput bola bagi perusahaan yang berminat menembangkan risetnya.
"Pengajuan insentif ini harus dipermudah prosedurnya. Harus dikombinasikan dengan perizinan yang sudah ada. Kalau investor yang mau investasi di bidang penelitian dan pengembangan itu juga bisa lebih mudah prosesnya dan lebih cepat," tutur Bhima.
Selain itu, pemerintah juga harus mempermudah prosedur dalam pengecekan laporan keuangan agar pelaku usaha maupun investor tidak mengalami hambatan.
Dengan adanya aturan super deductable tax, dirinya meyakini Indonesia dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di ranah global.
"Yang penting lagi adalah, dengan adanya training dan research and developement, daya saing kita bisa meningkat. Paling tidak dapat 30 besar dunia versi global competitiveness index dari economics forum," ujarnya.
Selian itu, diharapkam pula terjadi kenaikan yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja untuk mendorong sektor industri di era industri 4.0.
Sebagai informasi, insentif fiskal pada super deductable tax nantinya akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi.
Dalam aturan tersebut, industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200%.
Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300%. (OL-7)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved