Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
LINKAJA dinilai memiliki peluang besar di pasar pembayaran daring karena pemain di pasar ini masih sedikit. Selain itu, sekitar 75% pasar di Indonesia masih melakukan pembayaran dengan uang tunai.
"Apalagi kalau misalnya Linkaja dijadikan satu pembayaran yang akan terhubung ke hampir semua BUMN. Jadi, mereka akan memakai Linkaja. Mungkin dipakai macam-macam jadi peluangnya memang besar," kata pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, kemarin.
Namun, Heru menilai Linkaja yang diluncurkan pada Minggu (30/6) tidak dapat disamakan dengan layanan pembayaran seperti OVO dan Go-Pay karena Linkaja sebagai turunan BUMN memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan perusahaan rintisan itu.
Diketahui, Linkaja merupakan transformasi dari seluruh dompet elektronik milik BUMN, mulai T-cash milik Telkomsel, E-cash milik Bank Mandiri, T-bank milik BRI, hingga Yap milik BNI.
Platform tersebut menghimpun seluruh BUMN, seperti Telkomsel, Pertamina, PT KAI, dan Kimia Farma guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran nontunai.
Namun, langkah pemerintah untuk turut bersaing dalam dunia teknologi finansial (tekfin) lewat Linkaja dinilai kurang tepat. Kehadiran Linkaja dinilai dapat mengganggu keseimbangan pasar tekfin yang ada saat ini.
"Langkah pemerintah untuk ikut dalam persaingan tekfin memang bisa berpotensi membuat pasar tekfin pembayaran yang sudah ada menjadi tidak imbang," ungkap ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda.
Nailul menilai pemerintah seharusnya memberikan ruang kepada swasta untuk mengembangkan industri tekfin di Indonesia.
Lebih jauh lagi, dirinya juga menyoroti adanya potensi diskriminatif yang akan dilakukan pihak perbankan yang turut andil dalam Linkaja.
"Bisa saja nanti untuk menyingkirkan yang lain bank-bank BUMN yang memiliki modal di Linkaja memberikan tarif diskriminatif kepada tekfin pembayaran pesaing Linkaja," tukasnya. (Ata/Aiw/E-3)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved