Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengatakan bahwa pembahasan mengenai subsidi energi di parlemen beberapa waktu lalu merupakan pembahasan awal yang masih bisa berubah nantinya.
"Pembahasan RAPBN sekarang masih indikatif, masih sangat awal dan bisa berubah," kata Syaikhul kepada Media Indonesia, Sabtu (29/6).
Terkait adanya tanggapan bahwa rencana pemangkasan subsidi energi bisa meningkatkan inflasi, Syaikhul menegaskan, pihaknya menerima semua masukan yang ada.
Baca juga : Subsidi Energi Bakal Dipangkas, Kemenkeu : Masih Diskusi Awal
Menurutnya, komitmen Komisi VII adalah menyeimbangkan kebijakan yang pro-rakyat dan kondisi keuangan negara.
"Jadi kalau ada masukan pemangkasan subsidi energi bisa berimbas inflasi tentu akan kami perjuangkan saat RAPBN definitif nantinya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa masih ada kemungkinan untuk mengkaji kembali terkait rencana pemangkasan subsidi energi tersebut.
"Iya (masih ada kemungkinan untuk dikaji lagi). Pagu indikatif hanya untuk menjaring masukan untuk penganggaran. Nanti aktualnya adalah di APBN definitif," tandasnya. (OL-7)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved