Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengatakan bahwa pembahasan mengenai subsidi energi di parlemen beberapa waktu lalu merupakan pembahasan awal yang masih bisa berubah nantinya.
"Pembahasan RAPBN sekarang masih indikatif, masih sangat awal dan bisa berubah," kata Syaikhul kepada Media Indonesia, Sabtu (29/6).
Terkait adanya tanggapan bahwa rencana pemangkasan subsidi energi bisa meningkatkan inflasi, Syaikhul menegaskan, pihaknya menerima semua masukan yang ada.
Baca juga : Subsidi Energi Bakal Dipangkas, Kemenkeu : Masih Diskusi Awal
Menurutnya, komitmen Komisi VII adalah menyeimbangkan kebijakan yang pro-rakyat dan kondisi keuangan negara.
"Jadi kalau ada masukan pemangkasan subsidi energi bisa berimbas inflasi tentu akan kami perjuangkan saat RAPBN definitif nantinya," katanya.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa masih ada kemungkinan untuk mengkaji kembali terkait rencana pemangkasan subsidi energi tersebut.
"Iya (masih ada kemungkinan untuk dikaji lagi). Pagu indikatif hanya untuk menjaring masukan untuk penganggaran. Nanti aktualnya adalah di APBN definitif," tandasnya. (OL-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved