Mendag Ingatkan Predator Ekonomi dalam Pertemuan G20

PERTUKARAN data digital secara global dan keamanan data privasi mendominasi pembicaraan pertemuan Menteri Perdagangan Negara-Negara G20 yang berlangsung di Tsukuba, Jepang, pada akhir pekan ini.

Ada beberapa tema besar yang dibahas dalam pertemuan antar menteri dari 20 negara anggota G20, di antaranya Society 5.0, Human Centered Artificial Intellegence, Data Free Flow with Trust (DFFT), Government Innovation, Security, dan SDGs & Inclusion.

Menteri Perdagangan (Mendag) Indonesia Enggartiasto Lukita dalam pertemuan tersebut mengungkapkan Jepang selaku ketua pertemuan G20 mendorong peningkatan pemanfaatan ekonomi digital secara lebih luas karena dapat menghasilkan efisiensi hingga ratusan miliar dolar setiap tahunnya.

Namun, pemerintah Indonesia mengingatkan pemanfaatan ekonomi digital harus membawa dampak positif bagi perekonomian dan tidak menciptakan dominasi baru dalam perekonomian.

"Ekonomi digital merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendukung penerapan ekonomi digital namun dengan sejumlah catatan agar keberadaannya tidak merugikan," kata Enggartiasto.

Baca juga: Ekonomi Digital Diyakini Bawa Indonesia Naik Kelas

Menurut Mendag, ekonomi digital harus dapat meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tidak digunakan untuk mendominasi kelompok usaha tertentu agar tidak terjadi predator ekonomi. Terlebih lagi, infrastruktur teknologi digital negara-negara anggota G20 berbeda-beda sehingga negara yang infrastrukturnya lebih baik pasti lebih maju dalam penerapan ekonomi digital.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menawarkan kepada anggota G20 untuk dibuat jangka waktu (time frame) sebelum dibukanya akses lebih luas pertukaran maupun pemindahan data digital secara global untuk kepentingan ekonomi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang turut hadir dalam pertemuan G20 menambahkan Indonesia menyampaikan proposal balasan untuk merespons proposal Jepang mengenai (Data Free Flow with Trust/DFFT).

Bahwa pelaksanaan DFFT harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Selain itu, penerapannya harus memperhatikan masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security, serta memperhatikan dan menghormati aspek legal dalam negara anggota G20 maupun secara internasional.  

"Proposal balasan Indonesia mendapat dukungan dari negara anggota G20 khususnya negara-negara yang penduduknya banyak seperti India. Saat ini draft deklarasi mengenai DFFT masih dirumuskan negara anggota G20 dan ditargetkan rampung pada hari terakhir pertemuan menteri G20," kata Rudiantara. (MetroTV/OL-7)