Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang atau Samurai Bonds sebesar 177 miliar yen (sekitar Rp23,3 triliun) hari ini, Kamis (16/5).
Samurai Bonds yang diterbitkan terdiri dari enam seri, yaitu RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 dan RIJPY0539.
"Penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui Public Offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia," tulis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Kamis (16/5).
Pada transaksi kali ini tenor 15 dan 20 tahun merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia. Pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi dalam penerbitan tersebut.
DJPPR menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk menerbitkan Samurai Bonds secara reguler, perbaikan pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan dan penyelenggaraan Pemilu yang terbesar di dunia secara demokratis tersebut semakin memperkuat pengakuan dan kepercayaan dari investor Jepang.
Pencapaian tersebut pun telah diakui oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA) dengan memberikan kenaikan outlook dari stabil ke positif.
Baca juga: Pemerintah Terbitkan Sukuk Wakalah Global US$2 Miliar
Tak hanya itu, kegiatan temu investor (non-deal roadshow) yang dilakukan untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini telah berhasil meningkatkan sentimen positif dari investor baik existing investor maupun investor baru yang berbasis di dalam dan luar Jepang. "Hal itu merupakan capaian yang positif di tengah-tengah kondisi pasar global yang sedang bergejolak," tambah DJPPR.
Basis investor pada penerbitan Samurai Bonds kali ini, tulis DJPPR, lebih terdiversifikasi, meliputi city banks (11,3%), specialized bank (14,1%), life insurers (18,1%), property insurers (0,1%), asset managers (15,3%), Shinkin banks/regional banks (9,4%) dan lainnya (31,7%).
Sementara itu, Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc. (A-4)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved